JurnalPatroliNews | Jakarta — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin langsung rapat evaluasi penanganan karhutla pada Senin sore (19/10/2026), setelah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah menteri dan pejabat terkait.
Rapat koordinasi tingkat menteri tersebut berlangsung di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat. Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan, serta pejabat dari sejumlah instansi terkait.
Dudung menjelaskan, rapat lanjutan bersama Presiden akan membahas perkembangan penanganan karhutla, termasuk pengecekan pelaksanaan tugas hingga tingkat kewilayahan.
”Kami rapat lagi dipimpin Bapak Presiden secara langsung sampai ke koramil, sampai ke dandim dicek oleh Bapak Presiden bagaimana penanganan karhutla ini,” kata Dudung.
Menurut Dudung, perhatian Presiden terhadap penanggulangan karhutla ditunjukkan melalui koordinasi yang dilakukan secara daring maupun pertemuan langsung. Pemerintah, kata dia, berupaya memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdampak.
”Perhatian pemerintah, Bapak Presiden tentang karhutla ini sangat intens sekali. Baik melalui Zoom maupun secara langsung. Oleh karenanya, ini perlu diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa pemerintah akan terus memperkuat koordinasi demi keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan,” jelasnya.
Evaluasi Titik Panas dan Kendala di Lapangan
Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah menerima masukan dari berbagai kementerian mengenai perkembangan titik panas atau hotspot, kondisi faktual di lapangan, serta langkah strategis dan teknis yang telah dijalankan petugas.
Dudung menyebut penanganan yang dilakukan sejauh ini telah diupayakan secara maksimal. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat masukan dan berbagai kendala yang perlu menjadi bahan evaluasi bersama.
Masukan lintas kementerian itu diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan dalam pengendalian karhutla.
Sekat Kanal hingga Sumur Bor Disiapkan
Sejumlah upaya teknis telah dilakukan untuk mendukung penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Langkah tersebut antara lain pembuatan sekat kanal, penyediaan water intake, pembangunan sumur bor, serta embung sebagai sumber cadangan air.
Sarana tersebut ditujukan untuk membantu pengelolaan air dan mendukung kebutuhan pemadaman di wilayah yang berisiko mengalami kebakaran. Efektivitasnya tetap bergantung pada kondisi lapangan, kesiapan petugas, dan pemeliharaan sarana yang telah disediakan.
Dudung berharap koordinasi pemerintah pusat dan jajaran kewilayahan dapat memperkuat penanganan karhutla di berbagai daerah. Rapat yang dipimpin Presiden diharapkan menjadi kesempatan untuk mengevaluasi perkembangan, mengidentifikasi kendala, dan menyelaraskan langkah penanggulangan di tingkat pusat hingga daerah.
Komentar