JurnalPatroliNews | Jakarta — Sebanyak 9.505 personel gabungan TNI-Polri bersama unsur pemerintah daerah dan pengamanan dalam dikerahkan untuk mengawal 26 kegiatan penyampaian pendapat di muka umum di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Selasa (20/10/2026).
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian pengamanan adalah kawasan Gedung DPR/MPR di Jakarta. Aparat disebar ke sejumlah titik kegiatan dengan mengedepankan pelayanan, komunikasi, dialog, serta pendekatan persuasif dan humanis.
Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang harus dihormati dan difasilitasi. Karena itu, pengamanan diarahkan untuk menjaga situasi tetap kondusif tanpa mengabaikan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
“Konsep pengamanan kita hari ini, TNI dan Polri, adalah memberikan pelayanan kepada warga negara sebagai wujud bahwa negara kita adalah negara demokrasi,” kata Dadang saat Apel Kesiapan Pelayanan dan Pengamanan Kegiatan Masyarakat di kawasan Monas, Jakarta Pusat.
Kekuatan personel gabungan tersebut terdiri atas 7.660 personel Polri, 1.540 personel TNI, 135 personel Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta 170 personel pengamanan dalam (Pamdal).
Dalam pelaksanaan tugas, Kapolda mengingatkan seluruh personel agar menjaga profesionalisme, mengendalikan emosi, dan mengutamakan komunikasi ketika menghadapi berbagai dinamika di lapangan. Pendekatan humanis dinilai penting untuk mencegah ketegangan sekaligus memastikan kegiatan masyarakat dapat berlangsung dengan aman.
Senada dengan Kapolda, Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi menekankan bahwa kehadiran aparat gabungan harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Jakarta.
“Keberadaan aparat TNI-Polri yang ada di lapangan ini memberikan keamanan, kenyamanan, dan kesejukan untuk warga Jakarta,” ungkapnya.
Selain pengamanan kegiatan demonstrasi, Polda Metro Jaya juga menyiapkan pelayanan lalu lintas untuk mengantisipasi dampak kegiatan terhadap mobilitas warga.
Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengimbau masyarakat agar mematuhi aturan serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Pengguna jalan juga perlu memperhatikan kondisi lalu lintas dan menyesuaikan rute perjalanan apabila melintasi kawasan yang menjadi lokasi aksi.
Pengerahan ribuan personel tersebut menjadi bagian dari upaya mengawal penyampaian aspirasi sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Aparat diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional, mengedepankan dialog, dan menghormati hak demokratis warga negara.
Komentar