JurnalPatroliNews – Jakarta -. Modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) menjadi salah satu agenda penguatan pertahanan nasional selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah kapal perang, pesawat tempur, pesawat angkut strategis, helikopter, hingga kendaraan tempur amfibi telah diterima untuk menambah kemampuan operasional Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Penambahan tersebut menyentuh kebutuhan tiga matra, yakni TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain mendukung pertahanan serta pengamanan wilayah, sejumlah platform memiliki fungsi untuk mengangkut personel, mendistribusikan logistik, melakukan pengawasan, dan membantu penanganan bencana.
Presiden Prabowo sebelumnya menekankan bahwa kekuatan militer tidak hanya dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan, tetapi juga membantu masyarakat ketika menghadapi bencana dan situasi darurat.
“TNI adalah alat negara yang sangat besar peranannya dalam menghadapi bencana, menghadapi kesulitan, menghadapi masalah-masalah kepentingan masyarakat. Jadi saya kira ini akan menambah kemampuan kita,” ujar Prabowo.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan kekuatan TNI diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dalam menjaga wilayah sekaligus mendukung pembangunan nasional.
KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi Perkuat Armada Laut
Pada matra laut, dua kapal perang buatan galangan Fincantieri, Italia, menjadi bagian penting dari penguatan armada TNI AL. Kedua kapal tersebut adalah KRI Brawijaya-320 dan KRI Prabu Siliwangi-321.
KRI Brawijaya diserahkan kepada TNI AL pada Juli 2025 dan tiba di Indonesia pada September tahun yang sama. Sementara itu, KRI Prabu Siliwangi diserahkan pada Desember 2025 sebelum tiba di Indonesia pada Maret 2026.
Kedua kapal merupakan platform tempur multifungsi jenis Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) yang dikembangkan untuk menjalankan berbagai kebutuhan operasi laut. Kehadirannya menambah kemampuan armada dalam menjalankan patroli, pengawasan maritim, dan operasi pertahanan.
TNI AL juga menerima KRI Belati-622 pada Oktober 2025. Kapal cepat rudal sepanjang 60 meter tersebut diproduksi di dalam negeri oleh PT Tesco Indomaritim.
KRI Belati mengadopsi sistem propulsi hibrida yang memadukan waterjet dan baling-baling. Kapal ini menjadi bagian dari penguatan kemampuan kapal cepat sekaligus menunjukkan peran industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista. KRI Belati-622 ditempatkan untuk mendukung tugas di wilayah Komando Armada III, Sorong.
Selain kapal tempur, Indonesia juga menerima KRI Canopus-936, kapal untuk mendukung operasi survei dan penyelamatan bawah air yang tiba pada Mei 2026. Kapal hasil kerja sama Abeking & Rasmussen dari Jerman dan PT Palindo Marine tersebut memiliki perangkat untuk survei hidrografi, pemetaan dasar laut, serta pencarian dan pertolongan bawah air.
Rafale dan A400M Perkuat Kemampuan Udara
Pada matra udara, salah satu penguatan yang menjadi sorotan adalah jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation, Prancis. Indonesia menerima pesawat ini dalam beberapa tahap pada Januari dan Mei 2026. Hingga awal Oktober, enam unit telah tiba di Indonesia dan ditempatkan di Skadron Udara 12 Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau.
Rafale merupakan pesawat tempur multirole yang dirancang untuk menjalankan berbagai misi, termasuk pertempuran udara, serangan terhadap sasaran di darat maupun laut, serta operasi dengan persenjataan berpemandu. Pemerintah Indonesia memesan total 42 unit dalam program pengadaan yang berjalan secara bertahap.
Kemampuan angkut strategis TNI AU turut ditingkatkan melalui kedatangan dua pesawat Airbus A400M Atlas. Unit pertama tiba pada November 2025, disusul unit kedua pada Maret 2026.
A400M dirancang untuk mengangkut personel, kendaraan, perlengkapan militer, dan logistik dalam jumlah besar. Pesawat tersebut juga dapat menjalankan misi pengisian bahan bakar di udara dalam konfigurasi yang sesuai.
Kemampuan tersebut penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah luas dan banyak daerah dengan tantangan akses transportasi. Pesawat angkut strategis dapat mendukung mobilitas pasukan maupun pengiriman bantuan ke wilayah yang terdampak bencana.
Selain Rafale dan A400M, pada Mei 2026 pemerintah menyerahkan empat pesawat Dassault Falcon 8X kepada TNI AU. Berbeda dari jet tempur, Falcon 8X merupakan pesawat bisnis jarak jauh yang dapat menunjang mobilitas strategis dan kebutuhan angkutan pejabat.
Penyerahan pada periode tersebut juga mencakup radar Ground Controlled Interception (GCI) GM403 serta persenjataan yang mendukung kemampuan pertahanan udara. Radar berperan mendeteksi sasaran udara dan membantu pengendalian operasi, sedangkan persenjataan yang terintegrasi mendukung kemampuan tempur pesawat.
Helikopter dan Kendaraan Amfibi Menambah Kapasitas Operasi
Penguatan di sektor helikopter mencakup dua unit Mi-35M buatan Rusia yang diterima TNI AD pada 2026 dan beroperasi di pangkalan Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad) Semarang sejak awal September.
Meskipun Mi-35M memiliki kemampuan tempur, TNI AD menyampaikan bahwa helikopter tersebut juga direncanakan mendukung pengiriman logistik ke Papua. Penggunaan ini relevan dengan tantangan medan dan akses transportasi di sejumlah wilayah Papua.
Sementara itu, helikopter H225M Caracal juga menjadi bagian dari sarana penerbangan TNI AU untuk mendukung operasi khusus, komando dan pengendalian, serta misi kemanusiaan. Namun, program pengadaannya berawal dari periode sebelumnya, sehingga tidak tepat jika seluruhnya disebut sebagai kontrak baru pemerintahan Prabowo.
Di lingkungan Korps Marinir TNI AL, penguatan dilakukan melalui penerimaan 12 unit kendaraan tempur amfibi AAV M-35 buatan Amerika Serikat pada 28 September 2026. Jumlah tersebut merupakan tahap awal dari pengadaan 35 unit dalam paket pertama.
AAV M-35 dirancang untuk mengangkut personel dan perlengkapan dari kapal menuju pantai, kemudian melanjutkan pergerakan di daratan. Kendaraan berpenggerak rantai ini memperkuat mobilitas pasukan dalam operasi amfibi. Pengiriman berikutnya direncanakan dilakukan bertahap sesuai jadwal pengadaan.
Kedatangan Alutsista Bukan Sekadar Pengadaan
Rangkaian penambahan alutsista pada periode 2025–2026 menggambarkan upaya modernisasi pertahanan di berbagai matra. Namun, perlu dibedakan antara waktu alutsista tiba dan waktu keputusan pembelian dibuat.
Sejumlah platform yang diterima dalam dua tahun pemerintahan Prabowo berasal dari kontrak pengadaan yang ditandatangani pada periode sebelumnya, termasuk ketika Prabowo menjabat Menteri Pertahanan pada 2019–2024. Karena itu, kedatangan atau penyerahan unit baru tidak selalu berarti kontrak tersebut baru dibuat pada masa pemerintahan sekarang.
Efektivitas modernisasi juga tidak hanya ditentukan oleh jumlah dan kecanggihan peralatan. Kesiapan personel, pelatihan operator, ketersediaan suku cadang, pemeliharaan berkala, dukungan logistik, dan integrasi antarsistem berpengaruh terhadap kemampuan operasional yang benar-benar dapat digunakan.
Di sisi lain, keterlibatan industri pertahanan dalam negeri, alih teknologi, dan peningkatan kemampuan perawatan menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan pengoperasian alutsista. Kerja sama industri dapat membuka peluang penguatan keahlian teknis dan mengurangi ketergantungan pada dukungan luar negeri dalam aspek tertentu.
Bagi Indonesia yang memiliki wilayah darat, laut, dan udara sangat luas, modernisasi pertahanan perlu disesuaikan dengan kebutuhan operasional serta karakter geografis. Penambahan kapal perang, pesawat tempur, pesawat angkut, helikopter, dan kendaraan amfibi dapat memperluas pilihan kemampuan TNI dalam menjalankan tugasnya.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penguatan pertahanan bukan semata banyaknya alutsista yang datang, melainkan sejauh mana peralatan tersebut siap digunakan, terawat, terintegrasi, dan mampu mendukung tugas pertahanan serta bantuan kemanusiaan bagi masyarakat.
Komentar