JurnalPatroliNews | Antalya – Indonesia membuka peluang lebih luas untuk menarik investasi internasional melalui pengembangan karbon kehutanan. Pemerintah menjajaki penguatan kerja sama dengan Jepang melalui mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM), dengan fokus pada pemulihan ekosistem, perlindungan hutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Peluang tersebut dibahas Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dalam pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang, Hiroshi Ono, di Paviliun Indonesia pada forum Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 UNFCCC di Antalya, Türkiye, Senin (9/11/2026).
Kerja sama Indonesia-Jepang ini diarahkan untuk menghasilkan proyek karbon dengan integritas tinggi. Artinya, proyek tidak hanya mengejar pengurangan atau penyerapan emisi, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Rohmat menyampaikan, Indonesia berkomitmen mempercepat aksi iklim sekaligus memastikan pembangunan ekonomi berkelanjutan berjalan beriringan. Melalui Pasal 6 Perjanjian Paris dan mekanisme JCM, pemerintah berupaya menghubungkan proyek karbon kehutanan dengan peluang pertumbuhan ekonomi di tingkat masyarakat.
“Kita berupaya membangun kemitraan yang menghubungkan proyek karbon kehutanan berintegritas tinggi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, khususnya di tingkat masyarakat,” kata Rohmat.
Empat Komitmen Pengembangan Karbon Kehutanan
Dalam pertemuan tersebut, Rohmat memaparkan empat komitmen utama Indonesia dalam pengembangan karbon hutan.
Pertama, memulihkan lahan terdegradasi dan lahan dengan tingkat kerusakan berat melalui proyek penyerapan karbon (Carbon Removal Project) dengan cakupan 12 juta hektare.
Kedua, melindungi kawasan hutan dari deforestasi dan degradasi melalui proyek penghindaran emisi karbon (Carbon Avoidance Project) seluas 50 juta hektare.
Ketiga, mendorong pengembangan proyek karbon yang terintegrasi dengan program perhutanan sosial seluas 8,3 juta hektare.
Keempat, memperluas pengembangan hutan adat dengan cakupan 1,4 juta hektare.
Rohmat menegaskan, komitmen tersebut harus diterjemahkan menjadi proyek konkret yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap proyek membutuhkan metodologi penghitungan karbon yang kuat, perlindungan lingkungan dan sosial yang efektif, serta pelibatan masyarakat secara bermakna.
Gambut dan Mangrove Jadi Prioritas
Selain pemulihan lahan terdegradasi dan perlindungan hutan, Indonesia mendorong ekosistem gambut dan mangrove menjadi bagian penting dalam portofolio kerja sama JCM.
Kedua ekosistem tersebut memiliki peran dalam penyimpanan karbon sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan. Karena itu, pengembangannya dinilai berpotensi memperkuat kontribusi Indonesia terhadap mitigasi perubahan iklim global.
“Proyek gambut dan mangrove harus menjadi salah satu ciri utama kerja sama kehutanan Indonesia melalui JCM sekaligus menjadi kontribusi khas bagi aksi iklim global yang berintegritas tinggi,” jelas Rohmat.
Pemerintah juga menekankan bahwa keberhasilan proyek karbon berbasis alam tidak cukup diukur dari jumlah karbon yang berhasil diserap atau emisi yang dapat dihindari. Perlindungan keanekaragaman hayati, ketahanan ekosistem, dan manfaat bagi masyarakat harus menjadi bagian dari penilaian.
Target Jepang Buka Peluang Kredit Karbon Indonesia
Peluang kerja sama semakin terbuka seiring kebijakan Jepang melalui Green Transformation Emissions Trading System (GX-ETS) yang memasuki fase wajib pada 2026.
Dalam pembahasan tersebut, Rohmat menyoroti target Jepang untuk memperoleh sekitar 100 juta ton CO₂ hingga 2030. Kebutuhan itu dinilai membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan dan memasok kredit karbon dari proyek-proyek berbasis alam yang memenuhi standar integritas dan persyaratan mekanisme JCM.
Salah satu potensi yang ditawarkan adalah proyek penyerapan karbon melalui pemulihan 12 juta hektare lahan terdegradasi.
“Salah satu potensi utamanya adalah proyek penyerapan karbon melalui pemulihan 12 juta hektare lahan terdegradasi,” katanya.
Melalui kemitraan ini, pemerintah berharap kebutuhan Jepang terhadap kredit karbon dapat dihubungkan dengan agenda pemulihan ekosistem di Indonesia.
Dengan demikian, investasi yang masuk tidak hanya mendukung pencapaian target iklim, tetapi juga berpotensi mempercepat rehabilitasi lahan, melindungi keanekaragaman hayati, serta membuka manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.
Penguatan kerja sama JCM Indonesia-Jepang menjadi salah satu jalur diplomasi iklim yang tengah dikembangkan pemerintah. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap komitmen dapat diwujudkan melalui proyek yang terukur, transparan, memiliki perlindungan sosial dan lingkungan, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Komentar