JurnalPatroliNews | Surabaya – Penangkapan dua pria yang diduga membawa bom molotov saat aksi penyampaian aspirasi di sekitar Monumen Bambu Runcing, Jalan Panglima Sudirman, Surabaya, Selasa (10/11/2026), mendapat perhatian anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono.
Bimantoro meminta kepolisian mengusut perkara tersebut secara menyeluruh. Menurutnya, penyidikan tidak boleh berhenti pada penangkapan dua orang yang berada di lapangan, tetapi harus menelusuri motif, rangkaian persiapan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti yang mendukung.
“Kasus ini harus diusut tuntas. Bongkar apa motif sebenarnya, siapa yang merencanakan, dan apakah ada aktor intelektual yang berada di balik dugaan upaya memicu kerusuhan ini. Jangan sampai penanganannya hanya berhenti pada pelaku di lapangan,” tegas Bimantoro.
Sebelumnya, Polda Jawa Timur mengamankan dua pria berinisial MVK dan VS, masing-masing berusia sekitar 24 tahun dan tercatat sebagai warga Surabaya. Petugas menemukan satu botol berisi cairan yang diduga bahan bakar jenis Pertamax dengan sumbu dari potongan kain.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menjelaskan, berdasarkan pendalaman awal, kedua pria tersebut diduga mendatangi rumah seorang rekannya untuk merakit benda yang diduga molotov sebelum menuju kawasan aksi.
Setelah proses perakitan, keduanya disebut meninggalkan sepeda motor di rumah rekannya dan berjalan kaki menuju lokasi. Mereka sempat berusaha melarikan diri ketika mengetahui kedatangan petugas, tetapi berhasil diamankan.
Menurut keterangan awal yang disampaikan kepolisian, keduanya mengaku membawa molotov dengan tujuan memicu kerusuhan. Namun, polisi menegaskan penyidik masih mendalami keterangan tersebut dan mengujinya dengan alat bukti pendukung, termasuk kemungkinan adanya pihak lain.
Bagi Bimantoro, pengungkapan motif menjadi bagian penting untuk memastikan duduk perkara secara utuh. Ia meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memberi perintah, menyediakan pendanaan, atau mengorganisasi dugaan tindakan tersebut jika memang ditemukan indikasi dan bukti keterlibatan.
Ia juga mengingatkan bahwa proses hukum harus berjalan profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Setiap kesimpulan mengenai keterlibatan pihak lain, menurutnya, harus didasarkan pada alat bukti serta mekanisme hukum yang berlaku.
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak masyarakat yang dijamin undang-undang. Karena itu, dugaan tindakan yang membahayakan keselamatan publik tidak boleh dijadikan alasan untuk menggeneralisasi atau membatasi aspirasi masyarakat yang disampaikan secara damai.
“Kita harus menjaga kondusivitas Jawa Timur. Silakan masyarakat menyampaikan aspirasi, karena itu merupakan hak yang dijamin undang-undang. Namun, jangan sampai ada pihak yang menunggangi aksi demonstrasi untuk menciptakan kekacauan dan membahayakan keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Bimantoro turut menyampaikan dukungan kepada Polda Jawa Timur di bawah kepemimpinan Irjen Pol Dekananto Eko Purwono beserta jajaran dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ia berharap penyidikan kasus tersebut dapat memberikan kejelasan mengenai motif dan seluruh rangkaian peristiwa, sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
“Jangan hanya bongkar pelaku di lapangan, tetapi bongkar juga motif dan aktor intelektualnya jika ada. Hukum harus ditegakkan secara adil dan transparan. Kita ingin Jawa Timur tetap aman, masyarakat terlindungi, dan demokrasi berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Komentar