TNI–Polri Amankan Empat Orang di Keerom, Dugaan Keterkaitan dengan Kasus Yahukimo Didalami

JurnalPatroliNews | Keerom – Pengamanan empat orang di Keerom oleh Satgas Koops TNI Habema bersama aparat Kepolisian menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan keamanan di wilayah perbatasan Papua. Keempat orang berinisial MP, US, JS, dan HS diamankan saat pemeriksaan kendaraan di Jalan Trans Irian Jayapura–Wamena, kawasan Kalibom, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Kamis (12/11/2026).

Pengamanan tersebut berawal dari informasi mengenai sebuah kendaraan yang diduga membawa barang terlarang. Menindaklanjuti informasi itu, personel Pos Kalibom melakukan pemeriksaan terhadap mobil Toyota Avanza yang membawa empat penumpang.

Dalam pemeriksaan awal, aparat mendalami identitas dan kemungkinan keterkaitan para penumpang dengan aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan wilayah.

Salah satu penumpang berinisial HS disebut diduga memiliki hubungan dengan kelompok bersenjata di Yahukimo. HS juga diduga masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) terkait kasus pembunuhan anggota Polres Yahukimo pada April 2024.

Meski demikian, dugaan keterkaitan tersebut masih memerlukan pendalaman dan verifikasi oleh kepolisian. Status hukum serta peran masing-masing orang yang diamankan belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan pemeriksaan awal.

Dalam kegiatan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Barang-barang itu meliputi satu unit kendaraan, enam telepon genggam, uang tunai, dokumen identitas, serta sejumlah barang pribadi lainnya.

Keempat orang berikut barang yang diamankan kemudian diserahkan kepada Polres Keerom untuk menjalani proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Koordinasi dengan Polres Yahukimo dan Satgas Damai Cartenz

Dalam konferensi pers pada Jumat (13/11/2026), Kapolres Keerom AKBP Aries Diego Kakori, S.I.K., menyampaikan bahwa penanganan perkara dilakukan melalui koordinasi dengan Polres Yahukimo dan Satgas Operasi Damai Cartenz.

Koordinasi lintas satuan tersebut diperlukan untuk menelusuri informasi awal, memeriksa identitas pihak-pihak yang diamankan, serta mendalami dugaan keterkaitan dengan peristiwa kriminal di wilayah Yahukimo.

Proses pemeriksaan selanjutnya menjadi kewenangan aparat kepolisian sesuai prosedur hukum. Pendalaman juga diperlukan untuk memastikan apakah terdapat bukti yang dapat menguatkan dugaan terhadap salah satu orang yang diamankan.

Dengan demikian, pengamanan empat orang tersebut perlu dipahami sebagai langkah pemeriksaan awal, bukan sebagai penetapan bahwa seluruh pihak yang diamankan terlibat dalam tindak pidana.

Pangkoops TNI Habema tekankan profesionalisme

Sementara itu, Pangkoops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto, S.I.P., M.M., M.T., menegaskan pentingnya profesionalisme dan sinergi TNI–Polri dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan.

Ia mengingatkan bahwa setiap tindakan pengamanan harus dilakukan secara selektif, terukur, dan berdasarkan ketentuan hukum. Penegakan keamanan, menurutnya, harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah.

“Setiap langkah pengamanan harus dilaksanakan secara selektif, terukur, dan sesuai hukum. Kita harus tegas terhadap ancaman keamanan, tetapi tetap menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama,” tegas Pangkoops.

Sinergi TNI–Polri dalam kegiatan tersebut memperlihatkan pentingnya pertukaran informasi dan koordinasi antarsatuan, khususnya di wilayah yang memiliki tantangan keamanan dan mobilitas masyarakat cukup tinggi.

Namun, keberhasilan pengamanan tidak hanya diukur dari tindakan menghentikan dan memeriksa kendaraan. Kepastian proses hukum, ketepatan identifikasi, serta perlindungan hak setiap orang yang diperiksa juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan tugas aparat.

Koops TNI Habema bersama Polri menyatakan akan terus memperkuat pengamanan wilayah perbatasan dengan mengedepankan profesionalisme, perlindungan masyarakat, dan pendekatan kemanusiaan.

Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi keamanan yang kondusif sehingga masyarakat Papua dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, bekerja, menempuh pendidikan, serta membangun kehidupan sosial dan ekonomi secara aman.

Penguatan keamanan di wilayah perbatasan pada akhirnya harus bermuara pada perlindungan masyarakat dan terciptanya Papua yang damai serta berkelanjutan.

Komentar