JurnalPatroliNews | Bogor – Pertemuan Prabowo dengan Ketum Parpol dijadwalkan berlangsung di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) sore. Agenda tersebut menjadi perhatian politik nasional karena berlangsung sehari setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukungnya pada Pilpres 2024. Pertemuan ini berlangsung di tengah proses konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf, membenarkan adanya agenda pertemuan tersebut. Ia menyebut pertemuan direncanakan berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB di Istana Bogor.
“Ya Insyaallah jam 16.00 di Istana Bogor,” kata Al Muzzammil kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Al Muzzammil juga memastikan dirinya berencana menghadiri pertemuan tersebut. Namun, ia belum mengungkapkan secara terperinci materi yang akan dibahas bersama Presiden.
“Ya Insya Allah (hadir),” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim turut mengonfirmasi agenda tersebut. Ia menyampaikan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dijadwalkan menghadiri pertemuan dengan Prabowo di Istana Bogor.
Presiden Prabowo sendiri telah tiba di Istana Bogor sekitar pukul 14.02 WIB. Kedatangan tersebut semakin menguatkan persiapan agenda pertemuan dengan para pimpinan partai politik pada sore hari.
Meski demikian, hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi mengenai seluruh daftar peserta maupun hasil pembicaraan dalam pertemuan tersebut.
Konsolidasi Koalisi Setelah Pengunduran Diri Gibran
Rencana pertemuan ini sebelumnya telah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Pada Kamis (12/11/2026), Yusril mengungkapkan bahwa Prabowo berencana berbicara dengan partai-partai politik yang dahulu mengusung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
Menurut Yusril, terdapat sekitar 10 partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun yang tidak, dalam koalisi pengusung tersebut.
Yusril menjelaskan, konsultasi dengan partai politik dapat menjadi bagian dari proses Presiden mempertimbangkan dua nama calon wakil presiden yang nantinya diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Beliau (Presiden) akan berbicara dengan partai koalisi, tetapi kami belum tahu. Tadi beliau mengatakan, mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi,” kata Yusril sebagaimana diberitakan ANTARA.
Meski membuka ruang konsultasi dan perundingan, Yusril menegaskan bahwa kewenangan mengajukan dua nama calon wakil presiden berada pada Presiden.
“Proses apa yang akan ditempuh oleh Presiden, itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja, atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi,” jelasnya.
Dengan demikian, pertemuan di Istana Bogor menjadi bagian penting dari komunikasi politik antara Presiden dan partai-partai pendukung pemerintah. Namun, belum dapat dipastikan apakah pertemuan tersebut akan langsung menghasilkan nama-nama kandidat pengganti Gibran.
Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Pengisian jabatan wakil presiden yang kosong memiliki landasan konstitusional. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih dalam sidang paripurna.
Konstitusi menetapkan MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan tersebut.
Sementara itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana telah diubah, mengatur mekanisme pengusulan dua calon wakil presiden sebagai prakarsa Presiden. Penjelasan Pasal 4 huruf e menyebut calon berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan presiden dan wakil presiden sebelumnya.
Yusril sebelumnya juga menjelaskan bahwa partai-partai pengusung Prabowo-Gibran dapat diajak berkonsultasi dalam proses tersebut. Namun, keputusan mengenai dua nama yang akan diajukan tetap berada dalam kewenangan Presiden sesuai mekanisme konstitusional.
Tahapan berikutnya akan melibatkan MPR setelah pemberitahuan resmi mengenai kekosongan jabatan dan pengajuan dua nama calon dari Presiden.
Publik Menunggu Arah Pembicaraan di Istana Bogor
Pertemuan Prabowo dengan pimpinan partai politik berlangsung pada momentum yang menentukan bagi kelanjutan pemerintahan setelah pengunduran diri Gibran.
Selain membahas komunikasi politik antarkekuatan pendukung pemerintah, pertemuan tersebut berpotensi menjadi ruang pertukaran pandangan mengenai proses pengisian jabatan wakil presiden.
Namun, materi pembicaraan dan keputusan yang mungkin dihasilkan tetap harus menunggu keterangan resmi dari Presiden atau para peserta pertemuan.
Publik juga perlu membedakan antara konsultasi politik, proses pengajuan calon oleh Presiden, dan pemilihan yang menjadi kewenangan MPR. Ketiganya merupakan tahapan berbeda dalam mekanisme pengisian jabatan wakil presiden.
Dengan pertemuan yang dijadwalkan berlangsung di Istana Bogor, perhatian kini tertuju pada arah komunikasi Prabowo bersama para ketua umum partai politik serta langkah konstitusional yang akan ditempuh pemerintah untuk mengisi posisi wakil presiden.
Keputusan akhir mengenai calon yang akan diajukan belum diumumkan. Proses tersebut selanjutnya akan mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Komentar