JurnalPatroliNews | Banda Aceh – Kasus Eks Kepala Inspektorat Banda Aceh berinisial FD (57) memasuki babak baru setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh menyatakan alat bukti dalam perkara dugaan tindak pidana liwath belum memenuhi unsur Pasal 63 Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat.
Dalam perkara yang turut menyeret seorang mahasiswa berinisial AM (22) tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) menilai belum ditemukan bukti autentik yang cukup untuk membuktikan unsur tindak pidana sebagaimana disangkakan.
Kepala Kejari Banda Aceh, Bobbi Sandri, menjelaskan bahwa kesimpulan tersebut diperoleh setelah penelitian berkas perkara, pemeriksaan keterangan saksi dan ahli, serta kajian terhadap ketentuan hukum Islam.
Kasus Eks Kepala Inspektorat Banda Aceh ini juga memiliki perkembangan berbeda pada ranah administrasi kepegawaian. Pemerintah Kota Banda Aceh telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap FD sebagai PNS setelah pemeriksaan internal menyimpulkan adanya pelanggaran disiplin berat dan kode etik ASN.
Dengan demikian, penanganan perkara ini perlu dilihat melalui dua jalur berbeda, yakni proses hukum pidana yang masih menunggu kepastian penyidikan dan keputusan administratif mengenai status kepegawaian FD.
“Namun setelah dilakukan penelitian oleh JPU, kita tidak menemukan fakta otentik atau bukti keduanya melakukan liwath,” kata Bobbi dalam konferensi pers di Kantor Kejari Banda Aceh, Senin (16/11/2026).
Menurut Bobbi, hasil pemeriksaan medis terhadap kedua tersangka juga tidak menunjukkan bukti tindakan yang menjadi unsur utama tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, yakni adanya penetrasi alat kelamin ke dalam anus.
“Dari hasil visum tidak terbukti. Namun mereka terbukti melakukan tindakan LGBT,” ujarnya.
Bobbi kemudian menjelaskan bahwa perbuatan yang ditemukan dalam pemeriksaan perkara tersebut tidak serta-merta dapat diproses sebagai tindak pidana apabila tidak terdapat ketentuan hukum yang mengaturnya.
“Dan ini tidak bisa kita pidana karena tidak diatur dalam Qanun Jinayat maupun KUHP. Di Qanun Jinayat hanya diatur tentang liwath untuk hubungan sesama jenis,” katanya.
Pernyataan tersebut menegaskan posisi kejaksaan bahwa penegakan hukum harus didasarkan pada unsur delik dan alat bukti yang sah, bukan semata-mata penilaian moral ataupun persepsi publik.
17 Petunjuk Jaksa Belum Mengubah Kesimpulan Perkara
Sebelum menyampaikan kesimpulan tersebut, JPU telah mengembalikan berkas perkara kepada penyidik melalui mekanisme P-19 dengan memberikan 17 petunjuk untuk melengkapi hasil penyidikan.
Pengembalian berkas tersebut dimaksudkan agar penyidik memenuhi sejumlah kekurangan yang ditemukan dalam penelitian jaksa.
Namun, setelah berkas dikembalikan dan dilakukan koordinasi lanjutan, persoalan yang muncul ternyata bukan hanya menyangkut kelengkapan administrasi penyidikan. Jaksa menilai unsur utama tindak pidana yang disangkakan masih belum dapat dibuktikan.
Melalui surat tertanggal 28 Oktober 2026, penyidik menyatakan telah memaksimalkan proses penyidikan. Meski demikian, JPU tetap berkesimpulan bahwa belum terdapat alat bukti yang cukup untuk memenuhi unsur Pasal 63 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat.
Bobbi mengatakan pihaknya tidak akan terus memberikan petunjuk yang sama apabila tidak terdapat kemungkinan penambahan alat bukti yang dapat memperkuat pembuktian unsur pidana.
Meski demikian, keputusan mengenai kelanjutan proses penyidikan, termasuk kemungkinan penghentian perkara, tetap menjadi kewenangan penyidik sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia sekaligus membantah anggapan bahwa FD memperoleh perlakuan khusus karena sebelumnya pernah menduduki jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
“Kami tidak akan melindungi siapa pun karena jabatan atau kedudukannya. Namun, kami juga tidak akan memaksakan seseorang untuk dipidana apabila unsur tindak pidana dan dasar pembuktiannya tidak mencukupi,” tegas Bobbi.
Pemko Banda Aceh Sudah Jatuhkan PTDH terhadap FD
Di tengah proses hukum pidana yang masih menyisakan persoalan pembuktian, Pemerintah Kota Banda Aceh ternyata telah mengambil langkah administratif terhadap FD.
Mantan pejabat Inspektorat tersebut telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
Keputusan tersebut merupakan hasil pemeriksaan internal yang dilakukan tim pemeriksa bentukan Pemerintah Kota Banda Aceh. Pemeriksaan menyimpulkan adanya pelanggaran disiplin berat dan kode etik aparatur sipil negara (ASN).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh, Emila Sovayana, menjelaskan bahwa keputusan pemberhentian merupakan tindak lanjut dari proses pemeriksaan terhadap FD.
“Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik ASN yang melibatkan FD,” kata Emila dalam konferensi pers di Kantor BKPSDM Kota Banda Aceh, Jumat (13/11/2026).
Menurut Emila, pemeriksaan dilakukan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Hasil pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memperoleh pertimbangan teknis.
BKN selanjutnya menerbitkan rekomendasi pemberhentian terhadap FD pada 4 Oktober 2026.
“Terhitung pada 4 Oktober 2026, BKN menerbitkan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap FD sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh,” ujarnya.
Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menerbitkan Keputusan Wali Kota Nomor 800.1.6.4/1558/2026 tertanggal 23 Oktober 2026 tentang pemberhentian tidak dengan hormat FD sebagai PNS.
Dua Proses Hukum dengan Konsekuensi Berbeda
Perkara FD kini memperlihatkan dua jalur penanganan yang memiliki dasar dan konsekuensi berbeda.
Pada ranah pidana, kejaksaan menilai unsur tindak pidana liwath belum dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang tersedia. Kelanjutan penyidikan masih menjadi kewenangan penyidik.
Sementara itu, pada ranah kepegawaian, Pemerintah Kota Banda Aceh telah menjatuhkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat setelah melalui pemeriksaan disiplin ASN dan memperoleh rekomendasi teknis BKN.
Kedua proses tersebut tidak dapat disamakan. Keputusan administratif mengenai status kepegawaian tidak otomatis membuktikan seseorang melakukan tindak pidana.
Perkembangan perkara ini sekaligus menjadi pengingat bahwa penegakan hukum harus berjalan berdasarkan kepastian hukum, kecukupan alat bukti, serta prosedur yang berlaku.
Bagi publik, persoalan yang kini menjadi perhatian bukan hanya keputusan pemberhentian FD sebagai ASN, tetapi juga kepastian mengenai kelanjutan proses penyidikan yang sebelumnya telah diteliti oleh kejaksaan.
Hingga terdapat keputusan resmi lebih lanjut dari penyidik, kesimpulan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur pidana tetap harus merujuk pada proses hukum yang berlaku.











Komentar