JurnalPatroliNews – Seluruh pihak yang mengetahui perkara dugaan suap bantuan sosial (bansos) Covid-19 oleh mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara akan dipanggil dan diperksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri menanggapi adanya desakan agar KPK turut serta memeriksa Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery dalam perkara suap bansos sembako.
Menurut Ali, siapa pun yang dipanggil penyidik KPK dalam pemeriksaan adalah pihak-pihak yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa perkara dengan tujuan untuk membuat terang perkara.
“Kami memastikan siapa pun jika diduga mengetahui rangkaian peristiwa perkara ini tentu akan kami panggil sebagai saksi,” ujar Ali kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (10/1).
Namun demikian, KPK memastikan akan bekerja sesuai asas pelaksanaan tugas lembaga antirasuag dan tidak akan terpengaruh dengan upaya-upaya yang menarik KPK dalam pusaran politik.
“KPK tidak akan terpengaruh dengan upaya-upaya untuk menarik KPK dalam pusaran politik tersebut dan akan tetap bekerja pada koridor penegakan hukum. Kami mengajak masyarakat untuk mengawasi setiap prosesnya,” pungkas Ali.
Di sisi lain, Herman Hery telah angkat bicara adanya pihak-pihak yang menyeret namanya dalam kasus suap bansos Covid-19 tersebut dan menuding ikut bermain dan mendirikan perusahaan baru sebagai vendor penyedia bansos.
“Tuduhan ngawur tanpa dasar dan cenderung fitnah,” kata Herman Hery kepada wartawan Sabtu (9/1).
(rmol)
Komentar