Dukung Vaksinasi Corona, Polri Siapkan 9.668 Tenaga Medis-622 Faskes

  • Whatsapp
Foto: Kapolri Jenderal Idham Azis (Lamhot Aritonang/detikcom)

JurnalPatroliNews, Jakarta – Kapolri Jenderal Idham Azis memastikan Polri akan mengamankan serta mengawal distribusi vaksin Corona (COVID-19). Tak hanya itu, Polri turut menyiapkan 9.668 tenaga medis terdiri dari dokter hingga perawat.

“Dalam mendukung program vaksinasi, selain melakukan pengamanan dan pengawalan distribusi vaksin, Polri siapkan 9.668 tenaga medis, 1.948 dokter, 1.356 bidan, 6.364 perawat,” kata Idham dalam acara Rilis Akhir Tahun 2020 di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (22/12/2020).

BACA JUGA :

Selain tim medis, nantinya 622 fasilitas kesehatan (faskes) milik Polri bisa digunakan selama proses vaksinasi Corona. Baik yang berlokasi di RS Bhayangkara maupun fasilitas kesehatan tingkat pertama milik korps Bhayangkara lainnya.

“622 fasilitas kesehatan, 52 RS Bhayangkara dan 570 FKTP Polri/Biddokes,” tegasnya.

Di sisi lain, Jendral bintang empat ini menyadari saat ini negara Indonesia sedang menghadapi situasi sulit akibat pandemi virus Corona. Bahkan, lanjut Idham, selama tahun 2020 ini ia telah mengeluarkan dua maklumat Kapolri berkaitan dengan penanganan COVID-19.

Tak hanya itu, Idham juga menugaskan 566 tenaga medis Polri di RS Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran.

“Selama pandemi COVID-19 ini Polri juga melakukan berbagai upaya dalam penegasan penanganan pandemi COVID-19. Menerbitkan maklumat Kapolri, menyiapkan 52 RS Bhayangkara sebagai rumah sakit rujukan Polri, menugaskan 566 tenaga medis Polri RS Darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran,” ucapnya.

“Bersama TNI mendirikan 276.952 dapur umum di seluruh Indonesia. Selama bulan Ramadhan diupayakan untuk sahur buka puasa masyarakat,” lanjutnya.

Tak hanya Polri yang mengawal distribusi vaksin Corona. KPK pun ikut serta dalam mengawal anggaran vaksinasi Corona. Pengawalan dilakukan agar penyebaran vaksin efektif dan menghindari terjadinya korupsi.
“Bagaimana keberadaan ataupun apa yang dilakukan oleh KPK agar vaksin COVID-19 tidak menimbulkan kerugian negara, ataupun tindak pidana korupsi,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat konferensi pers, Senin (21/12).

Ghufron mengatakan KPK sejak Maret 2020 sudah ikut terlibat dalam Satgas Penanganan COVID-19. Dia mengaku akan mengawal mulai dari pengadaan alat kesehatan (alkes) hingga peredaran vaksin.

“Sesungguhnya yang utama adalah penanggulangan dampak kesehatannya mulai dari pengadaan alkesnya, termasuk saat ini kalau sudah ditemukan ada vaksinnya, tentu KPK akan mendampingi agar kemudian vaksin ini efektif menyembuhkan COVID-19 tetapi juga efisien tidak menimbulkan kerugian-kerugian negara,” paparnya.

(dtk)

Pos terkait