JurnalPatroliNews – Jakarta, Kementerian Sosial (Kemsos) menetapkan Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai) bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 tidak lagi diperpanjang per awal Mei 2021.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan alasan tidak melanjutkan bansos tunai itu karena kasus covid-19 sudah menurun. Masyarakat juga sudah mulai bisa melakukan aktivitas, meskipun kondisinya belum normal dan dibatasi.
“Bansos tunai hingga 30 April dengan pertimbangan covid-19 sudah relatif lebih baik (kasus turun) dan masyarakat bisa beraktivitas kembali, meski belum normal,” ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam keterangannya yang diterima Beritasatu.com pada Minggu (9/5/2021).
Nilai uang bantuan bansos tunai adalah Rp 300.000 per kepala keluarga terdampak pandemi covid-19. Program dilaksanakan Kemsos sejak Januari 2021 dan April 2021 merupakan penyaluran terakhirnya. Sebelumnya bansos tunai diberikan kepada 12 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai bantuan kepada warga terdampak pandemi Covid-19.
Walaupun bansos tunai dihentikan, program bansos lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) tetap berjalan. Kemsos juga sudah menerima usulan data baru keluarga penerima bansos dari daerah-daerah untuk menggantikan data ganda penerima bansos yang sebelumnya ditemukan sebanyak 21 juta data.
Menurutnya, PKH dan BPNT diteruskan oleh Kementerian Sosial karena data ganda sebanyak 21 juta sudah dibekukan, maka usulan baru sebanyak 6.334.000 dari Pemerintah Daerah (Pemda) sudah masuk.
“Usulan baru bisa diisi usai data ganda ditidurkan, tapi belum padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” katanya.
Risma tidak menampik kalau hingga saat ini Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial masih belum padan dengan kependudukan. Oleh sebab itu, Kemsos terus berupaya untuk memperbaiki data-data yang belum sepadan dengan data kependudukan.
Solusi belum padan penerima baru dengan NIK, Kemsos akan menggandeng berbagai perguruan tinggi yang berada di daerah.
“Kami akan menggandeng kampus di daerah, seperti Politeknik di Banyuwangi, Universitas Cendrawasih (Uncen) di Papua, serta kampus di Nusa Tenggara Timur,” imbuh Risma.
Para mahasiswa akan ditugaskan ke lapangan untuk membantu proses pemadanan NIK dengan bobot 20 SKS, sekaligus analisis kemiskinan.
“Saya sudah komunikasi dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait Kampus Merdeka dengan memberdayakan para mahasiswa,” ungkap Risma.
Pendaftaran akan dibuka 1 Agustus 2021 dan mahasiswa yang lolos direkrut akan diberikan pelatihan, fasilitas serta ada biaya untuk transportasi.
“Pelibatan mahasiswa dengan bobot 20 SKS, tak sekadar padankan NIK namun lebih kepada analisis kemiskinan di daerah,” katanya.
Selain data ganda, pemadanan dengan NIK juga ada yang perlu dikonfirmasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Kemsos juga menggandeng OJK, Polri, KPK, BPK, BPKP dan Kejagung sebagai wujud transparansi, akuntabilitas dan pengawasan dalam proses penyaluran bansos.
(bs)
Komentar