13 dibaca,  2 dibaca hari ini

JurnalPatroliNews – Jakarta – Pimpinan MPR RI menerima kunjungan Purnawirawan TNI Try Sutrisno untuk bersilaturahmi dan membahas Rancangan Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), di Gedung MPR-DPR Jakarta.

Dalam kunjungan tersebut, Try Sutrisno datang bersama Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Saiful Sulun, dan Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakri serta Laksamana TNI Purn Ishak, di terima di ruang delegasi Gedung Nusantara V atau di ruang kerja Ketua MPR.

Dari hasil pertemuan tersebut, dikatakan Bamsoet,
Publik prokontra soal RUU HIP. Mudah-mudahan ini segera kita koreksi agar prokontra tidak jadi peperpecahan.

” Saya yakin para senior punya solusi yang elegan dengan mengedepankan kepentingan bangsa. Kita tau para senior sudah purna tugas tapi masih memikirkan kepentingan bangsa, saya salut dan bangga dengan bapak -bapak semua,” ujar Bamsoet, Kamis (2/7)

Dalam kesempatan tersebut, Try Sutrisno menyampaikan, Bahwa Kehadiran kami selain silaturahmi juga untuk sampaikan apresiasi dan menyampaikan aspirasi yang akhir-akhir ini jadi pembicaraan publik.

“Dinamika tentang RUU HIP cerminkan bahwa elemen masyarakat peduli dan memiliki atas falsafah dan ideologi. Prokontra perlu kita pahami komprehensif dan bijaksana agar kohesif tidak terganggu,” Kata Try Sutrisno.

Lanjutnya, Setelah mempelajari draft RUU HIP atau pembinaan ideologi dan dinamika masyakarta. Kami sadari draft HIP perlu revisi beberapa pasal.

“Pancasila itu norma yang mengatur norma yang lain,” tandasnya.

Untuk itu pasal-pasal yang sangkut asas tidak selayaknya masuk dalam RUU. Pendiri telah posisikan pancasila sebagai jiwa UUD 45.

“Untuk itu kami setuju agar HIP dilakukan perubahan, revisi sebagai RUU PIP yaitu pembinaan ideologi pancasila sehingga yg diatur bukan tentang haluan tapi implementasi dan pembinaan ideologi,” tambahnya.

Dijelaskan Try Sutrisno, Kenapa PIP (Pembinaan Ideologi Pancasila) penting?

1. Sejak era reformasi wacana pembinaan ideologi pancasila tak hanya ditinggal tapi ditanggalkan. Misal bp7 bubar tp ga ada pengganti. Pelajaran pancasila mulai dari tk sampai universitas tak lagi wajib

2. Konsekuensi poin 1, ideologi transnasional menjadi bebas masuk ke republik ini. Liberalisme masuk dengan bebas sehingga tatanan ekonomi dikuasai pemilik modal. Demikian juga paham kekhalifahan, intoleransi dan terorisme yg dimotori HTI. Potensi paham komunis atau neokomunisme juga harus dicermati, diwaspadai terus menerus.

3. Potensi ancaman nomor 2 makon mengkhawatirkan dengan makin canggihnya teknologi dengan dominasi negara maju atas negara berkembang. Jajahan tak melulu soal fisik tapi proxywar.

Kami berharap pimpinan kaji ulang berbagai regulasi. Terutama perubahan UUD 45.

4. Menghadapi tantangan atas eksistensinideologi negara diperlukan lembaga khusus yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab lakukan pembinaan ideologi. Kita bersyukur dengan pak Jokowi yang membentuk UKP PIP, kemudian jadi bpip, kami berharap lembaga yang bertangungjawab mengawal pembinaan tak tergantung pada suatu rezim,

” karena keberadaannya pada peraturan presiden,” kata Try Sutrisno.

Nanti presiden ganti, bisa dibuang ini. Jadi perlu peraturan yang lebih kuat atas keberadaan lembaga tersebut dalam UU, kami berharap MPR dukung pengajuan
RUU PIP.

“Sekali lagi kami berharap ketulusan MPR untuk melancarkan penyusunan RUU PIP Jadi UU,” pungkas SBY.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *