JurnalPatroliNews.co.id – Singaraja,- Setelah pelantikan serentak pada Kamis (25/1/24), ribuan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Buleleng mendapatkan bimbingan teknis pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.
Bimbingan teknis dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah masing-masing itu, dijadwalkan dari tanggal 26 hingga 29 Januari 2024 yang dimonitor oleh tim dari KPU Kabupaten Buleleng dan KPU Provinsi Bali, bertempat di hotel milik salah satu ketua partai besar di Buleleng.
Sayang Ketua KPU Bulelneg Komang Dudhi Udiyana, dikonfirmasi via akun WhatsApp (WA) Selasa (30/1/2024) sore pukul 16.05 wita tentang jumlah peserta bimtek, jumlah anggaran untuk bimtek dan lokasi penyelenggaraan bimtek, tidak dijawab hingga Rabu (31/1/2024) pagi pukul 09.05 wita.
Akibatnya, terjadi reaksi keras dari publik terutama dari Aliansi Buleleng Jaya (ABJ) yang getol melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Bali Utara.
Kurang adanya informasi keterbukaan anggaran pembiayaan tahapan Pemilu 2024 dari KPU Buleleng, membuat Ketua ABJ, Drs Ketut Yasa, khawatir.
Kekhawatir Yasa itu bukan tanpa alasan, karena kini bangsa ini dihebohkan dengan berita tentang penyalahgunaan dana KPPS di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ).
“Munculnya berita dana KPPS dikorupsi di media sosial yg terjadi di Sleman Jogjakarta, kini di Buleleng, sesuai berita yg dilansir KPU Buleleng juga tidak membuka secara gamblang dalam menyampaikan anggaran dan lokasi pelantikan dan penyelenggaraan Bimtek terhadap anggota KPPS Buleleng tersebut,” cuit Yasa dalam akun Fbnya, Selasa (30/1/2024) sore.
“Bimtek yang terselenggara dari tanggal 26-29 Januari 2024 tersebut yang dimonitor oleh Tim dari KPU Buleleng dan KPU Bali tersebut, tidak menyampaikan secara jelas berapa anggaran yang dihabiskan serta dimana diselenggarakan.
Berhembus isu di masyarakat bahwa pelaksanaan Bimtek dilakukan di salah satu hotel milik salah satu Ketua Partai Penguasa di kawasan Tukadmungga.
Komentar