Risat Sanger dari Gerakan Anti Korupsi (GAK) Sulawesi-Utara menyampaikan bahwa problem mendasar adalah ketika Pemerintah bermain dalam koridor Hukum, artian bahwa Pemerintah punya Instruktur dalam mencipta kebijakan semisal dalam peralihan status tanah misalnya dari lahan pertanian menjadi wilayah pembangunan, wilayah publik menjadi privat dan jenis lainnya.
Ia menduga bahwa kedepan akan ada masalah yang lebih besar yaitu Normalisasi saluran Sungai Tondano-Manado.
Ramah Abdul Fatah Koordinator Manado Bersama Indonesia menyampaikan bahwa berdiri do kota Manado sejak bulan januari tahun 2023, kegiatan diskusi publik ini sudah yang ke 2 kali, kegiaatn akan dilaksanakan secara per-bulan, agendanya mimbas bebas, diskusi pakar, Kata Warga. Program-Nya terfokus pada kebijakan Publik lintas generasi serta isu kerakyatan.
Abdul sangat menyangkan dalam giat yang diselenggarakan tidak dihadiri oleh pemerintah Kota Manado, padahal mereka sudah menyiapkan Surat pernyataan Komitmen Pemerintah Kota Manado, terlebih awalnya mereka telah berkoordinasi dengan Pemerintah terkait.
Komentar