JurnalPatroliNews – Sangihe – Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Sangihe Marvel Dicky Makagansa dengan sapaan akrab (MDM) meminta Kementerian ESDM Memberikan Sikap yang jelas terkait dengan Polemik Pertambangan di Kampung Bowone Tabukan-Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara.
Pernyataan tersebut disampaikan MDM bersama Pejabat Bupati Sangihe dr Rinny Tamuntuan, Ketua DPRD Sangihe Josephus Kakondo serta Beberapa Anggota DPRD lainnya guna mencarikan Solusi terkait Polemik Pertambangan Sangihe di Kantor kementerian ESDM Jakarta Pusat, Selasa, (26/03/2024).
“MDM meminta kementerian ESDM harus memberikan Detail terkait dengan Polemik Pertambangan yang ada, karena ketidakjelasan sikap dari ESDM akan merugikan masyarakat kami, contoh kasus di tahun sebelumnya telah ada beberapa warga yang masuk penjara,” kata MDM.
“Kami datang kesini (Kementerian -red) mencari letak kepastian apakah bisa atau tidak, adanya kegiatan pertambangan di kepulauan Sangihe, karena kalau di biarkan yang kerepotan adalah Pemerintah setempat, akibat gerakan massa (Demo) yang dilakukan oleh masyarakat guna mendapatkan kepastian apakah mereka bisa bekerja atau tidak,” tambah MDM.
MDM juga menegaskan terkait dengan Pola dan kewenangan untuk skema kerja sama dengan PT TMS harus jelas dan lebih Detail untuk yang memfasilitasi, Apakah bisa dilakukan oleh pemerintah daerah atau siapa yang bisa melakukan karena konsep kerjasama sudah pernah terjadi, ditawarkan langsung oleh Pihak Pemegang Kontrak Karya di saat IUP Masi Aktif.
“Pihak Pemegang Kontrak Karya pernah menggandeng beberapa Pengusaha Pertambangan lokal disana, (Bowone dan Sekitarnya) untuk bisa leluasa melakukan kegiatan pertambangan, tetapi yang terjadi agak semena-mena dikarenakan para penambang kecil dimintakan administrasi yang di luar kemampuan, guna keamanan bekerja Masyarakat memenuhi syarat yang dimintakan,” tukas MDM.
Masyarakat penambang yang ada di Area Bowone dan sekitarnya inginnya bisa bekerja, Masyarakat tidak ingin mendengar alasan apapun. Olehnya itu sikap tegas sebagai kepastian dari kementerian ESDM perlu untuk dilakukan apakah hal tersebut bisa ditangani oleh pihak pemerintah Daerah atau akan diselesaikan lansung oleh pihak Kementerian.
Komentar