JurnalPatroliNews – Sumedang – Pemerintah Kota Bekasi melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang, Kamis, (9/11/2023) terkait pengelolaan informasi dan pengaduan publik.
Rombongan Pemerintah Kota Bekasi dipimpin Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi Amsiyah, mengikutsertakan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Fitrianti Ningsih, Sub Koordinator Publikasi Eksternal Humas, Muchlis dan staf pelaksana pada Bagian Humas, Diskominfostandi Kota Bekasi serta operator PPID Utama Pemkot Bekasi.
Kunjungan kerja Pemkot Bekasi diterima Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kabupaten Sumedang, Erick Febriana dan jajaran.
Kabag Humas Setda Kota Bekasi, Amsiyah mengatakan kunjungan kerja untuk belajar dan menimba pengalaman tentang pengelolaan informasi dan pengaduan publik di Diskominfosanditik Kabupaten Sumedang.
Selain itu transisi perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) kehumasan yang nantinya berada pada Diskominfostandi Kota Bekasi di 2025.
“Terima kasih telah diterima dengan baik di kabupaten Sumedang. Kami bersama Diskominfostandi Kota Bekasi melakukan kunjungan kerja dan meniru program pengelolaan informasi di Kabupaten Sumedang dan dimasa transisi perubahan SOTK kehumasan,” ucap Kabag Humas, Amsiyah.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kabupaten Sumedang, Erick Febriana diawal pertemuan ini menyampaikan permintaan maaf, Kepala Diskominfosanditik Sumedang tengah mendampingi Pj Bupati Sumedang Herman Suryatman di Grand Via Venue, Barcelona dalam agenda Kerjasama Penerapan Smart City dengan BUMN dan Wisercat Estonia.
“Terima kasih atas kunjungannya dan saling berbagi informasi secara langsung pengelolaan PPID dan pengaduan publik. Kami sangat mengapresiasi kedatangan jajaran Pemerintah Kota Bekasi,” ucapnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, di Kabupaten Sumedang, urusan kehumasan telah melebur ke Diskominfosanditik pada 2022 namun perencanaan anggaran telah disusun sejak 2021. Di awal transisi difokuskan pada penguatan komitmen dan koordinasi antar stakeholder dan perangkat daerah dan perencanaan anggaran.
“Ada beberapa tugas kewenangan dialihkan pertama pengelolaan PPID, Kedua pengelolaan SPAN Lapor dan kehumasannya melalui kerjasama dengan media. Tugas kami juga selalu koordinasi dengan protokol dan dokumentasi pimpinan terkait agenda pimpinan dan media,” ucapnya.
Komentar