SEMMI Kalimantan Tengah Desak Perubahan Nyata dan Kepemimpinan yang Berpihak pada Rakyat

JurnalPatroliNews – Jakarta – Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Wilayah Kalimantan Tengah menyatakan komitmennya untuk terus mengawasi jalannya roda pemerintahan daerah, dengan menggelar agenda evaluasi terhadap 100 hari pertama kepemimpinan Gubernur Kalteng yang baru menjabat.

Langkah ini diklaim sebagai bentuk tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap arah pembangunan yang dinilai belum menyentuh kebutuhan rakyat secara menyeluruh.

Ketua Umum SEMMI Kalteng, Afan Safrian, menegaskan bahwa saat ini banyak kebijakan di tingkat provinsi yang tidak jelas arah maupun tujuannya. Ia menilai belum ada keberpihakan yang konkret terhadap kelompok rentan dan masyarakat luas.

“Ini bukan sekadar kritik semata, tapi ajakan serius untuk membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kita tidak bisa pura-pura tidak melihat persoalan yang sudah ada di depan mata,” tegas Afan dalam pernyataan resminya, Selasa, 1 Juli 2025.

Dalam evaluasi tersebut, SEMMI Kalteng mencatat enam poin utama sebagai sorotan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi, yakni:

1. Minim Transparansi Dana Hibah
   SEMMI menyoroti tidak adanya kejelasan dalam proses distribusi dana hibah oleh Pemprov. Mekanisme seleksi penerima dinilai tidak transparan, dan penggunaan dana sulit ditelusuri, membuka celah penyalahgunaan dan meruntuhkan kepercayaan publik.
2. Kerusakan Lingkungan Tak Terkendali
   Aktivitas pembukaan lahan, ekspansi perkebunan, dan pertambangan yang berlangsung tanpa kontrol ketat dinilai memperparah krisis lingkungan hidup. Pemerintah dinilai abai dalam menjalankan fungsi pengawasan.
3. Program Kartu Huma Betang Gagal Direalisasikan
   Janji kampanye berupa Kartu Huma Betang hingga kini belum menunjukkan progres berarti. Afan menilai, minimnya sosialisasi dan realisasi di lapangan membuat program tersebut tampak hanya menjadi alat kampanye yang tidak diikuti aksi nyata.
4. Atmosfer Antikritik dan Tertutupnya Dialog Publik
   Pemerintah provinsi disebut enggan membuka ruang diskusi dan enggan menerima kritik. Bahkan, menurut SEMMI, terdapat indikasi tekanan terhadap aktivis dan jurnalis yang bersuara kritis, mengancam kebebasan berekspresi.
5. Pembangunan Tidak Merata
   Infrastruktur dinilai terlalu terpusat di wilayah kota, meninggalkan daerah-daerah pedalaman dan perbatasan dalam ketertinggalan. Ketimpangan ini dapat memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah.
6. Pemborosan Anggaran untuk Seremonial
   Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Pemprov Kalteng justru masih kerap menggunakan dana untuk kegiatan seremonial dan perjalanan dinas yang dinilai tidak mendesak atau berdampak langsung pada kepentingan masyarakat.

SEMMI menekankan bahwa hasil evaluasi ini akan dilanjutkan dengan langkah konkret, termasuk aksi terbuka untuk mendorong perubahan kebijakan.

“Kami menyerukan agar Gubernur segera melakukan pembenahan serius. Kami tidak akan tinggal diam melihat kebijakan yang menjauh dari rakyat. Pemerintahan daerah harus dibangun di atas prinsip transparansi, keadilan, dan keberpihakan yang nyata kepada seluruh warga Kalimantan Tengah,” tutup Afan.