“Pada tahun 1998 juga terjadi eksodus besar-besaran masyarakat luar Bali menuju Bali, hal ini didasari oleh keadaan Bali saat itu yang dinilai aman dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Mengakibatkan proporsi pariwisata Bali tidak lagi dimiliki oleh masyarakat lokal Bali, namun lebih banyak dimiliki orang luar Bali, bahkan proporsi kepemilikan industri pariwisata oleh masyarakat Bali asli hanya berkisar 20% hingga 30% saja,” urai Cok Ace.
Kemelut pariwisata inilah, kata dia, yang ingin diperbaiki oleh pemerintah saat ini melalui Visi Pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali salah satunya adalah dengan dibuatnya peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk mendukung pelestarian alam, budaya dan tradisi Bali. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali merupakan upaya pemerintah agar Pariwisata Bali dapat memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat lokal Bali.
Di sisi lain menurut Wakil Gubernur Bali, Cok Ace kebijakan pemerintah tersebut tidak dapat berjalan baik tanpa diiringi oleh perbaikan sarana dan prasarana di Bali. Oleh sebab itu pemerintah saat ini berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur di Bali antara lain dengan penataan kawasan Pura Besakih, pembangunan pelabuhan segitiga (Sanur, Sampalan dan Bias Munjul), pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi, pembangunan pusat kebudayaan Bali, serta pembangunan Tower Turyapada.
Cok Ace menyampaikan bahwa pembangunan Bali harus dilaksanakan secara menyeluruh dari segala sisi. Tidak hanya terfokus pada Bali selatan saja.
Komentar