JurnalPatroliNews – Jakarta – Transformasi digital di sektor pembayaran terbukti memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta, Yosamartha, mengungkapkan bahwa kecepatan perputaran transaksi non-tunai (velocity) di ibu kota telah mencapai 1,25.
Angka ini mencerminkan semakin luasnya pemanfaatan kanal digital seperti QRIS, uang elektronik, dan mobile banking oleh masyarakat.
“Kinerja konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 5,17 persen, dan sebagian besar transaksinya kini dilakukan secara digital,” ujar Yosamartha, Senin (11/8/2025).
Pertumbuhan positif juga terlihat pada sektor e-commerce di tahun 2025, seiring kuatnya daya beli rumah tangga. Pemerintah Provinsi DKI pun memanfaatkan teknologi pembayaran digital secara optimal. Data semester I 2025 mencatat Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) DKI mencapai 99,8 persen—tertinggi di Pulau Jawa.
Kontribusi QRIS terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 3,41 persen. Dari sisi metode pembayaran, 51 persen transaksi Pemprov dilakukan sepenuhnya digital, 12 persen semi-digital, dan sisanya 34 persen masih non-tunai.
Secara nasional, peran Jakarta cukup dominan. Hingga Juni 2025, volume transaksi digital di ibu kota mencapai Rp2,3 miliar atau 43 persen dari total nasional, meski jumlah pengguna hanya sekitar 11 persen dan merchant 16,5 persen dari total nasional.
Sejumlah inovasi turut mendorong percepatan digitalisasi, termasuk uji coba QRIS lintas negara dan QRIS Tap untuk pembayaran di sektor transportasi, layanan kesehatan, ritel, hingga perparkiran. Salah satu proyek percontohan QRIS Tap telah diterapkan di parkir Lippo Mall Nusantara (eks Plaza Semanggi).
Kolaborasi BI dengan Pemprov DKI juga diperluas, salah satunya lewat lomba digitalisasi pasar yang diinisiasi Gubernur Pramono Anung. Program ini mendorong pedagang pasar tradisional memanfaatkan pembayaran digital, sejalan dengan visi menjadikan Jakarta barometer digitalisasi nasional.
“Banyak inovasi dimulai dari Jakarta dan menjadi rujukan bagi daerah lain. Kami ingin memastikan digitalisasi berjalan optimal di sektor publik maupun swasta, dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan,” tutup Yosamartha.
