JurnalPatroliNews | Denpasar — Pemerintah Provinsi Bali kian serius mendorong transformasi ekonomi berbasis digital sebagai strategi diversifikasi di tengah dominasi sektor pariwisata. Hal tersebut ditegaskan Gubernur Bali, Wayan Koster, saat membuka Bali Digital Innovation Festival 2026 di Denpasar, Selasa (28/4/2026).
Kegiatan yang digelar bersama Bank Indonesia ini juga dihadiri oleh Erwin Soeriadimadja, Fhitriodi, serta Daniel Adityajaya sebagai bagian dari penguatan sinergi lintas sektor dalam mendorong ekonomi digital.
Dalam sambutannya, Koster menekankan bahwa Bali tidak bisa terus bergantung pada sektor pariwisata. Berdasarkan data terbaru, sekitar 66 persen perekonomian Bali masih ditopang oleh sektor tersebut. Karena itu, penguatan sektor ekonomi kreatif dan digital dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga ketahanan ekonomi daerah.
Meski demikian, ia mengakui bahwa Bali tetap memiliki daya tarik global yang sangat kuat. Sepanjang 2025, kunjungan wisatawan mencapai lebih dari 16 juta orang, terdiri dari wisatawan mancanegara dan domestik, dengan kontribusi devisa mencapai sekitar Rp176 triliun atau lebih dari separuh total devisa pariwisata nasional.
“Ini kekuatan besar, tapi kita tidak boleh hanya bergantung pada satu sektor. Ekonomi digital harus menjadi pilar baru,” tegas Koster.
Perkembangan terkini, Pemerintah Provinsi Bali tengah mempercepat sejumlah program strategis untuk mendukung transformasi tersebut. Selain penguatan ekosistem digital, penanganan persoalan klasik seperti sampah dan kemacetan juga menjadi prioritas.
Salah satu proyek yang tengah berjalan adalah pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik dengan kapasitas 1.200 ton per hari yang ditargetkan beroperasi pada akhir 2026. Di sektor infrastruktur, proyek-proyek seperti pembangunan jalan bypass, jembatan di Nusa Ceningan, jaringan air bersih di Karangasem, hingga shortcut Singaraja–Mengwi terus dipercepat untuk meningkatkan konektivitas wilayah.
Koster menegaskan, pemerataan pembangunan hingga wilayah utara, timur, dan barat Bali ditargetkan tuntas pada 2029 guna mendorong munculnya pusat-pusat ekonomi baru di luar kawasan wisata utama.
Sementara itu, pihak Bank Indonesia menilai festival digital ini menjadi momentum penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital di Bali. Berbagai program terus didorong, mulai dari digitalisasi UMKM, pasar rakyat berbasis digital, hingga inovasi berbasis komunitas seperti Banjar Pintar.
Di sisi lain, PPATK mengingatkan bahwa percepatan digitalisasi juga harus diiringi pengawasan ketat, terutama pada sektor usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB). Praktik money changer ilegal dinilai masih menjadi ancaman serius karena berpotensi memicu tindak pidana seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Kapolda Bali Daniel Adityajaya turut menegaskan bahwa transformasi digital harus dibarengi dengan penguatan aspek keamanan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi digital.
Dengan berbagai langkah tersebut, Bali diharapkan tidak hanya mempertahankan posisinya sebagai destinasi wisata kelas dunia, tetapi juga berkembang menjadi pusat ekonomi digital yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan. [Sarjana]
