JurnalPatroliNews – Jakarta, –Â Kalangan ekonom dan bankir mengingatkan pemerintah Indonesia untuk menyegerakan serapan belanja di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)Â guna menjaga stabilitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi saat ini.
Di tengah gejolak nilai tukar rupiah dan keluarnya aliran modal asing akibat sentimen pelaku pasar keuangan terhadap arah suku bunga kebijakan bank sentral Amerika Serikat, pengendalian stabilitas tidak hanya bisa bertumpu pada kebijakan Bank Indonesia (BI).
“Jadi kita tidak bisa hanya berkutat di satu engine policy, yaitu kebijakan moneter. Tapi juga perlu dukungan fiskal untuk menopang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi,” kata Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro, dikutip Selasa (10/10/2023).
Menurut Andry, BI saat ini bisa fokus mengendalikan pasokan dolar di tengah tertekannya current account akibat keluarnya aliran modal asing dan melemahnya surplus neraca perdagangan.
Pasokan dolar kini sangat krusial karena tidak bisa hanya dijaga melalui pengimbangan kebijakan moneter dengan The Federal Reserve.
Kebijakan moneter ketat seperti di AS tidak bisa serta merta dilaksanakan BI karena inflasi di Indonesia rendah, tak seperti di AS. Di sisi lain, Indonesia masih membutuhkan dukungan daya beli untuk memperkuat laju pertumbuhan ekonomi di atas 5% ke depan.
“Jadi bagaimana kita jaring makin banyak lagi di tengah tekanan outflows tadi, valas tetap masuk di pasar di dalam negeri sehingga bisa menjadi alat intervensi BI dan cadangan devisa misalnya bisa dipertahankan cukup baik untuk intervensi di nilai tukar,” tuturnya.
Adapun untuk fokus menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, Andry menilai sudah saatnya pemerintah Indonesia gencar memanfaatkan APBN dengan mengoptimalkan belanja negara.
Terutama karena Indonesia tengah memasuki masa Pemilu atau Pilpres 2024 yang biasanya para investor menahan diri untuk mengucurkan dananya.
“Kita lihat dari data terakhir akselerasi belanja perlu ditingkatkan di sepanjang kuartal IV ini, jadi kan kalau kita lihat tahun 2024 di mana tahun Pemilu, private sektor relatif menahan investasi, itu dibutuhkan akselerasi belanja,” tegas Andry.
Defisit fiskal sendiri pun menurut Andry sudah terbukti jelas mampu dikendalikan dan pada tingkatan yang rendah, yakni hanya di kisara 2%. Maka, belanja APBN saat ini memiliki ruang untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat Indonesia.
“Kita tahu sampai Agustus total spending realisasinya masih di sekitar 55% dari target, sementara tahun lalu sudah 61%,” ucapnya.
“Dengan pola spending yang ada mungkin saja kita bisa melihat apbn defisit fiskal nya di bawah minus 2% lebih rendah lagi, jadi bisa saja bukan minus 2,3% tahun depan. Jadi akselerasi tadi yang bisa kemudian dilakukan topang pertumbuhan dari social assistance spending dan sebagainya,” ungkap Andry.
Komentar