JurnalPatroliNews – Jakarta – Kenaikan pesat terjadi dalam penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) pada permulaan tahun ini, dengan mencapai Rp 87,8 triliun, mengalami peningkatan sebesar 50,85% dari realisasi pada Januari 2023 yang sebesar Rp 58,2 triliun.
“Naik cukup besar dibanding tahun lalu,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN, Jumat (23/2/24).
Peningkatan TKD pada bulan Januari 2024 ini terutama berasal dari peningkatan dana alokasi khusus (DAK) non-fisik sebesar Rp 27,5 triliun. Tahun sebelumnya, DAK non-fisik ini belum mengalami realisasi.
Selain itu, penyaluran dari sisi dana bagi hasil (DBH) juga mengalami kenaikan menjadi Rp 13,2 triliun, naik dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 10,8 triliun.
Oleh karena itu, dana juga dialirkan untuk dana desa sebesar Rp 1,9 triliun. Pada bulan Januari 2023, penyaluran dana desa belum tercatat realisasi.
“Dana desa kita salurkan Rp 1,9 triliun, atau 2,7% ini lebih tinggi karena di desa kepatuhan menyelesaikan APBDes semakin baik sehingga kita bisa menyalurkan setelah persyaratan terpenuhi,” jelas Sri Mulyani.
Namun, penyaluran TKD yang mengalami kontraksi hanya terjadi pada dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 45,2 triliun, lebih rendah dari realisasi pada Januari 2023 yang mencapai Rp 47,4 triliun.
“DAU perlu untuk menyampaikan laporan realisasi belanja pegawai dalam bentuk gaji ASN atau PNS daerah dan PPPK, ini untuk meyakinkan APBD melaksanakan kewajiban pembayaran gaji,” tandas Sri Mulyani.
Komentar