JurnalPatroliNews – Jakarta – Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi, memberikan klarifikasi terkait wacana kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan menyoroti dampaknya.
Dia menyatakan belum dapat memprediksi dampak kenaikan PBBKB terhadap harga bahan bakar minyak (BBM), terutama yang nonsubsidi.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyetujui kenaikan tarif PBBKB menjadi 10%, naik dari sebelumnya 5%, melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mulai 5 Januari 2024.
Tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum ditetapkan 50% lebih tinggi dari tarif untuk kendaraan pribadi.
Luhut menyatakan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan angka kenaikan PBBKB dengan tujuan mengurangi polusi udara yang merugikan kesehatan masyarakat.
“Kita belum tau, mungkin saja. Saya baru terpintas ya, bisa saja subsidi itu menjadi kurang nanti, we don’t know. Jadi ndak perlu ini lagi, kita lagi hitung baik-baik,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Marves, Jumat (26/1/24).
“Kita bicara air pollution, ini sangat bahaya. Sekarang kita cari solusinya. Solusinya itu banyak parameternya. Salah satu adalah mobil listrik, salah satu ya. Kedua, sekarang kita lagi mengkaji, nanti Rachmat deputi saya, sedang menghitung angkanya, mungkin sudah ada sekarang, nanti saya cek,” tambahnya.
Menurut Luhut, rencana menaikkan PBBKB itu masih sangat awal dan masih merupakan wacana pemerintah. Dia juga mengaku akan mendengarkan masukan dari publik tentang wacana tersebut.
“Ini kita percepat (penggunaan EV) supaya digunakan sebanyak mungkin. Kemudian kita perbaiki public transport, LRT kita bangun lagi. Itu kita percepat supaya ekosistem moda transportasi kita itu betul-betul menjadi satu kesatuan,” terangnya.
“Salah satu kita bikin gimana kalau kita naikin pajak (PBBKB) untuk memaksa orang pindah (menggunakan transportasi ramah lingkungan), kita misal ganjil genap, hanya ada area yang hanya untuk EV,” Pungkasnya.
Komentar