JurnalPatroliNews – Jakarta, –Â Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh Dartanto mengungkapkan, potensi Indonesia gagal menjadi negara maju pada 100 tahun kemerdekaan atau pada 2045 bisa ditanggulangi sedari dini bila pemerintah tidak lagi hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Ia mengatakan, ini karena klasifikasi dunia dalam melabeli suatu negara sebagai negara maju bukan berpedoman pada perhitungan pertumbuhan ekonomi suatu negara secara tahunan nya saja, melainkan didasari atau Gross National Income (GNI) per kapita.
Artinya, hanya mengukur pendapatan warga negara Indonesia sendiri tanpa memperhitungkan investasi asing langsung.
“Itu adalah dihitung pendapatan WNI, sehingga kalau di negara kita didominasi investasi atau banyak sekali foreign direct investment, maka itu tidak menjadi bagian perhitungan GNI,” kata Teguh, dikutip Senin (30/10/2023)
“Ini yang perlu kita pahami bahwa yang selalu disampaikan ke masyarakat adalah tentang pertumbuhan ekonomi saja,” tegasnya.
Teguh menuturkan, ukuran GNI per kapita pun pertumbuhannya selalu lebih rendah 1% ketimbang pertumbuhan ekonomi secara tahunan. Dengan demikian, bila pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,3% pada tahun ini, maka pertumbuhan GNI per kapita hanya tumbuh 4,3%.
“Sehingga kalau kita hanya tumbuh 5,3%, maka sebenarnya pertumbuhan income penduduk Indonesia itu hanya sekitar 4,3%,” ungkap Teguh.
Berdasarkan perhitungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas, untuk bisa menjadi negara maju pada 2045 dan lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah, maka Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi per tahun minimal sebesar 6%. Maka, realisasi pertumbuhan selama ini di bawah 5% menurut Teguh masih jauh dari target.
“Tapi berdasarkan pengalaman negara lain, yaitu negara China, Malaysia, Thailand, Korea Selatan dan Brazil bahwa setelah rata-rata negara masuk kategori upper middle income countries, hanya China yang sanggup memiliki pertumbuhan di atas 6,5%,” tutur Teguh.
Komentar