Khusus untuk program MBG, Menteri Budi Arie menegaskan bahwa koperasi di manapun berada memiliki kesempatan yang besar untuk terlibat dalam rantai pasok bahan baku hingga dapat berperan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Untuk itu Menkop berharap pemerintah daerah Jawa Tengah dan DPRD-nya secara aktif memetakan koperasi-koperasi mana di wilayahnya untuk dapat didaftarkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjadi bagian dari ekosistem MBG tersebut.
Di tempat yang sama Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mendorong peran pemerintah daerah termasuk DPRD untuk lebih intens membina dan mendampingi koperasi di wilayahnya agar dapat menangkap peluang yang besar dari program-program strategis yang ditetapkan pemerintah pusat. Dipastikan koperasi yang dapat menjadi bagian dari upaya menyukseskan program prioritas pemerintah ini berpeluang besar untuk tumbuh lebih besar.Â
“Kita harus berupaya untuk mengkonsolidasikan koperasi-koperasi yang tidak aktif, untuk bisa didorong aktif lagi mumpung ini ada kesempatan. Program ini menjadi momentum untuk mendorong lagi kegiatan koperasi di daerah kita masing-masing,” kata Wamenkop Ferry.
Bahkan, sambung Wamenkop Ferry, ada satu program unggulan yang melibatkan koperasi adalah penyaluran pupuk bersubsidi yang secara langsung dilakukan oleh produsen kepada gabungan kelompok usaha tani (Gapoktan). Namun syaratnya, Gapoktan ini harus berbadan hukum koperasi dimana pupuk yang disalurkan ini menjadi strategi untuk mewujudkan program swasembada pangan.
Komentar