JurnalPatroliNews – Jakarta – Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, memaparkan rancangan awal Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, Saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara kemarin (26/2/24).
Presentasi tersebut sesuai dengan mandat UU Keuangan Negara, yang menjadi landasan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPBN), namun kali ini disusun sambil mempersiapkan kebijakan masa transisi ke pemerintahan baru.
“KEM-PPKF dan RAPBN 2025 disiapkan dalam periode transisi ke Pemerintahan Baru hasil Pemilu 2024,” ucap Sri Mulyani melalui akun instagram @smindrawati, Selasa (27/2/24).
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan dinamika dan tantangan ekonomi global yang meliputi kenaikan suku bunga global dan kondisi geopolitik yang berdampak pada arus modal, nilai tukar, dan biaya pendanaan. Dia juga menyoroti tren teknologi digital, perubahan iklim, dan penuaan penduduk di negara maju.
Menurut Sri Mulyani, kebijakan fiskal dan APBN memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan pembangunan, termasuk memastikan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, inklusivitas, transformasi ekonomi, dan ekonomi hijau.
“Berbagai tantangan pembangunan harus ditangani dan diselesaikan,” ujar mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Dia menekankan pentingnya menjaga kehati-hatian, akuntabilitas, dan disiplin kebijakan fiskal serta APBN agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan.
“APBN adalah instrumen penting dan strategis serta diandalkan untuk memecahkan berbagai tantangan pembangunan untuk mencapai tujuan Indonesia maju adil dan sejahtera,” katanya.
Sri Mulyani juga menyoroti peran APBN dalam melindungi ekonomi dan masyarakat dari ancaman dan gejolak seperti pandemi, perubahan iklim, dan persaingan geopolitik.
Pemerintah telah menetapkan defisit APBN pada tahun depan di kisaran 2,48%-2,8% terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dari defisit pada 2024 sebesar 2,29% terhadap PDB. Dengan meningkatnya defisit APBN, kebutuhan pembiayaan melalui utang juga semakin besar.
“Tapi bapak Presiden menyampaikan kalau bisa defisit jangan terlalu loncat sekali. Tadi ancer-ancer nya antara 2,48%-2,8%,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa seusai rapat kabinet paripurna.
Sementara itu, belanja investasi juga meningkat sekitar 0,5% sampai dengan 1% terhadap PDB. Target pertumbuhan ekonomi ditetapkan sekitar 5,3-5,6%, dengan tingkat kemiskinan antara 6-7%, dan tingkat pengangguran terbuka 4-5%.
“Rasio gini di sekitar 0,37, kemudian index modal manusia, kita sekarang tidak lagi menggunakan indeks pembangunan manusia tetapi human capital index angkanya mudah-mudahan bisa kita capai di angka 0,56, dan penurunan indeks gas rumah kaca angkanya 38,6,” tandasnya.
Komentar