JurnalPatroliNews – Jakarta, – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan, pengerjaan proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener di Wadas, Purworejo, terus berlanjut. Meski masih ada penolakan dari beberapa warga.
Ganjar mengatakan, dari sisi pengukuran lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), tanah-tanah warga yang terdampak proyek itu sudah mencapai 100%. Namun, ia mengakui masih ada warga yang belum sepenuhnya setuju.
“Wadas, alhamdulillah sekarang sudah 100% pemiliknya diukur semua,” kata Ganjar saat rapat proses pengerjaan PSN Jawa Tengah di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (17/7/2023).
Meski proses pengukuran sudah rampung, ia mengakui masih ada permasalahan data, yakni overlapping beberapa tanah yang diukur. Ini menurutnya dipicu tidak hadirnya beberapa warga yang masih menolak keberadaan proyek tersebut.
“Diukur tapi ada catatan karena saat pengukuran awal sebagian yang belum setuju itu tidak ikut menyaksikan, maka ada batas yang sekarang overlap ini beberapa coba kita selesaikan,” tegas Ganjar.
Beberapa warga yang masih menolak keberadaan proyek itu menurutnya masih ada yang di luar negeri karena sedang menjalankan ibadah Haji, lalu ada yang di luar kota karena tak lagi bermukim di kawasan itu.
Oleh sebab itu, secara formal belum ada kesepakatan resmi terkait pengukuran, namun ia menegaskan, formalitas kesepakatan akan dicapai setelah para warga yang tak sepakat setuju untuk melaksanakan musyawarah secara bersama-sama.
“Karena sebagian ada yang lagi naik haji insyaAllah sebentar lagi selesai dan alhamdulillah sudah 100% kita ukur semua, kita tetap bekerja apa yang mereka minta sebelum project ini selesai, Pak Ganjar tolong jalan saya diperbaiki, ibu-ibu dilatih UMkM anak-anak diberi fasilitas, tak kasih semuanya,” ucapnya.
Menurut Ganjar, setidaknya ada 60 kartu keluarga (KK) yang menolak proses pengerjaan proyek itu, terdiri dari 51 KK yang masih ingin adanya musyawarah bersama-sama, dan 9 KK lainnya belum ada komunikasi karena masih di luar daerah.
“Informalnya kita bisa jalan, jadi ada kurang lebih 51 KK ini maunya musyawarahnya bareng-bareng, yang ini masih ada 9 KK yang belum bisa bareng-bareng, karena tadi saya katakan masih ada di luar dan bahkan ada beberapa diantarnaya itu tinggal di luar Jawa,” tutur Ganjar.
“Sehingga yang ganti rugi dulu sudah diterima loh dipakai buat apa? buat beli ladang sawit, jadi sebnarnya mereka bareng-bareng saja dan kita hormati itu maka kita terus komunikasi,” ungkapnya.
Komentar