JurnalPatroliNews – Jakarta –Â Pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur, salah satu kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak bisa diganggu gugat. Jokowi mengaku ada alasan kuat mengapa pemindahan IKN harus dilakukan.
“IKN Nusantara, ibu Kota Nusantara banyak yang tanya saya, ‘untuk apa sih pak?’,” kelakar Jokowi di acara bertajuk ‘Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan’, Kamis (15/6/2023).
Jokowi pun menjelaskan, 56% penduduk Indonesia menempati Pulau Jawa dan yang terpadat ada di Jakarta. Sementara agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas pertumbuhan rata-rata nasional atau di atas 5%, maka butuh pemerataan jumlah penduduk.
Pemerataan jumlah penduduk, akan berimbas pada aktivitas ekonomi regional, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
“56% penduduk kita ada di Jawa, berarti 149 juta dari 17.000 pulau itu 149 juta itu ada di Jawa. Itu perlu pemerataan,” jelas Jokowi.
“GDP ekonomi kita 58% itu juga ada di Jawa, yang 17.000 pulau lainnya diberi bagian apa? Beban Jakarta sudah sangat terlalu padat sekali,” kata Jokowi lagi.
Jokowi menyebut, Jakarta adalah kota dimana banyak aktivitas masyarakat Indonesia bertumpu, baik itu sebagai kota pendidikan, pariwisata, kota bisnis, ekonomi, hingga pemerintahan.
Hal ini yang kemudian membuat ruas-ruas jalan di ibu kota Jakarta jadi membludak. “Macet semua kita sekarang ini dimana-mana,” tuturnya.
Oleh sebab itu, kata Jokowi beban harus dikurangi, pemerataan harus dilakukan. Salah satu solusi yang tepat, menurut Jokowi adalah pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
“Harus dilakukan, jangan 1, 2, 3, 4, 5 tahun yang akan datang. Tapi kita harus lihat visi yang jauh ke depan,” jelas Jokowi.
Komentar