JurnalPatroliNews – Jakarta,- Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan larangan ekspor bahan mentah minyak sawit atau CPO (Crude Palm Oil) dan minyak goreng (Migor), sangat mengejutkan internasional maupun dalam negeri. Ormas Nasionalis Kombatan (Komunitas Banteng Asli Nusantara) mengapresiasi keputusan Jokowi.
Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Kombatan juga menilai keputusan Presiden itu merupakan sikap politik cukup berani demi menegakkan kedaulatan ekonomi nasional di sektor minyak goreng maupun CPO yang jadi primadona dunia. Karena bertujuan agar minyak goreng melimpah, dan tidak lagi mengalami kelangkaan dan harganya tinggi.
“Sebagai rakyat yang cinta Tanah Air, kita wajib mendukung penuh keputusan Presiden Jokowi berani melawan arus. Ini keputusan menegakkan harga diri bangsa, demi negara dan rakyat Indonesia berdaulat di bidang ekonomi seperti dicita-citakan visi Trisakti-nya Bapak Bangsa dan Proklamator Soekarno,” kata Ketua Umum DPN Kombatan Budi Mulyawan, di Jakarta, Sabtu (24/4/2022).
Diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan larangan ekspor bahan minyak goreng (CPO) dan minyak goreng saat rapat terbatas di Istana Merdeka, Kamis sore (22/4/2022). Larangan ekspor dimulai 28 April 2022 mendatang. Presiden menghendaki minyak goreng stok nasional melimpah, dan akan mengawasi langsung pelaksanaannya.
Tim ekonomi DPN, kata Budi Mulyawan, memahami konsekuensi keputusan itu memantik pasar CPO maupun minyak goreng dunia bakal terguncang. Begitu pula pengusaha eksporter CPO maupun produsen Migor dalam negeri yang hampir empat bulan membuat gaduh kelangkaan Migor di Tanah Air. Pasalnya, Indonesia penghasil CPO terbesar dunia dengan kemampuan kapasitas ekspor 50 juta ton. Sedangkan, untuk memenuhi kebutuhan nasional hanya 5 juta ton.
Walau demikian, Tim ekonomi DPN Kombatan berpandangan bahwa larangan ekspor yang diputuskan Presiden itu sudah sangat tepat. “Resikonya memang akan menghadapi serangan balik kekuatan internasional maupun dalam negeri. Dan ini, pasti sudah diperhitungkan kinerja Presiden,” kata Budi Mulyawan yang di kalangan kader senior PDI Perjuangan akrab dipanggil Cepi.
Jika Presiden Jokowi tidak segera mengambil keputusan itu, lanjut Cepi, dampaknya lebih berat. Kesewenang-wenangan pasar atau kartel Migor yang secara terang-terangan memandulkan marwah negara berdaulat akan menjadi preseden buruk untuk komoditas nasional yang lain. Rakyat dilecehkan, mengingat Indonesia penghasil sawit terbesar dunia, namun kalangan konsumen ibu-ibu dimana seolah dipaksa harus antre beli minyak goreng.
Komentar