JurnalPatroliNews – Jakarta – Peneliti bidang media dan politik, Buni Yani, menyampaikan pandangan tajam terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menyebut keduanya perlu segera “menghilang” dari ruang publik dan memori kolektif bangsa.
“Semakin cepat Jokowi dan Gibran dilupakan publik, semakin baik untuk negeri ini,” tulis Buni melalui akun Facebook pribadinya, Kamis, 5 Juni 2025.
Menurutnya, kehadiran ayah dan anak tersebut di panggung kekuasaan telah merusak tatanan bernegara secara mendalam. Buni bahkan menyamakan dampaknya dengan kemunduran besar dalam sejarah Indonesia.
“Mereka telah menyeret bangsa ini kembali ke era kolonial, atau mungkin lebih parah dari itu,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Buni menggaungkan tuntutan agar Gibran segera diberhentikan dari jabatan wakil presiden, dan agar Jokowi diproses hukum atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan.
Di sisi lain, tekanan terhadap Gibran juga datang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPPTNI), yang secara resmi mengajukan surat permintaan pemakzulan kepada MPR, DPR, dan DPD RI. Dalam surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025, mereka menyampaikan argumentasi hukum dan politik yang mempertanyakan legitimasi Gibran sebagai Wapres.
Sementara itu, gelombang protes terhadap Jokowi pun tak surut. Sejak awal 2025, berbagai elemen masyarakat menggencarkan desakan agar mantan presiden itu diadili atas dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta pelanggaran kekuasaan selama masa jabatannya.
Kritik terhadap Jokowi bahkan merebak di ruang digital dan ruang publik fisik. Tagar #AdiliJokowi menjadi tren di media sosial, dan mural-mural berisi seruan serupa menghiasi dinding-dinding kota di Jakarta dan daerah lainnya.
Kian maraknya tuntutan ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menyimpan keresahan terhadap masa lalu kekuasaan Jokowi dan dinamika politik yang mengangkat Gibran ke tampuk kekuasaan.
Komentar