JurnalPatroliNews – Jakarta – Sidang Paripurna pertama DPR RI setelah masa reses hanya diisi dengan sambutan pembukaan dari Ketua DPR, Puan Maharani, tanpa satu pun menyentuh topik panas: surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Tak adanya tanggapan terhadap surat itu menuai sorotan tajam. Pengamat politik Hersubeno Arief menilai parlemen seolah “masuk angin” dan mengabaikan suara publik yang datang dari kalangan militer senior.
“Sejak awal pekan sudah terlihat tidak ada manuver atau sikap jelas dari partai politik terkait surat tersebut. Dan hari ini, di sidang resmi DPR, surat itu sama sekali tak disentuh,” ujar Hersubeno dalam kanal YouTube miliknya.
Padahal sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sempat menyatakan perhatian terhadap isu tersebut. Namun kenyataannya, tak satu pun legislator dari partai tersebut menyuarakan interupsi ataupun tanggapan dalam forum resmi.
Menurut Hersubeno, sikap diam DPR mencerminkan lemahnya keberanian lembaga legislatif untuk merespons aspirasi yang diajukan masyarakat, khususnya para purnawirawan yang mengajukan tuntutan dengan dasar konstitusi.
“Yang paling mengherankan, tidak ada satu pun anggota DPR—bahkan dari PDIP—yang menyuarakan interupsi. Ini jadi tanda tanya besar,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani ketika ditanya awak media mengaku belum mengetahui secara pasti isi surat usulan pemakzulan tersebut.
“Saya belum lihat. Ini baru hari pertama masa sidang, dan semua surat yang masuk masih berada di bagian Tata Usaha,” jelas Puan usai memimpin sidang di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 24 Juni 2025.
Pernyataan serupa disampaikan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Ia mengonfirmasi bahwa surat dari Forum Purnawirawan masih berada di tangan Sekretariat Jenderal dan belum diteruskan ke pimpinan.
“Secara resmi, surat itu belum masuk ke meja pimpinan. Kalau sudah diterima, tentu akan diproses sesuai prosedur,” terang Dasco.
Ia menambahkan bahwa surat tersebut akan dibahas dalam Rapat Pimpinan (Rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus), yang kemungkinan baru digelar esok hari atau paling lambat pekan depan.
