JurnalPatroliNews – Jakarta,- Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri membeberkan bahwa keuntungan yang diklaim oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dari hasil hilirisasi nikel di Indonesia senilai Rp510 triliun nyatanya bukan milik Indonesia.
Faisal mengatakan bahwa sebesar 90% hasil hilirisasi nikel dalam negeri justru lari ke China sedangkan Indonesia hanya mendapatkan 10%. Hal itu dijelaskan oleh Faisal lantaran perusahaan hilirisasi nikel yang berdiri di Indonesia sebagian besar merupakan perusahaan China.
“Bukan hanya menguntungkan China, kita juga dapat tapi 90% kira-kira lari ke China. Kemudian Pak Jokowi mengatakan kita dapat cuan istilah CNBC, Rp 500 triliun, itu kan didapat dari ekspor. Jadi ekspor memang dahsyat kenaikannya namun diingat ekspor itu dilakukan sebagian besar oleh perusahaan China yang hasil ekspornya nggak dibawa ke Indonesia. Paling kalau dibawa ke Indonesia hanya 1 hari, besoknya dia bawa dan itu hak mereka,” beber Faisal kepada rekan media, dikutip Selasa (15/8/2023).
Adapun, dia mengatakan bahwa keuntungan dari hilirisasi yang diklaim oleh Presiden Jokowi nyatanya bukan milik Indonesia. Faisal menyebutkan Indonesia mengklaim uang yang bukan miliknya.
“Jadi mudah saja kok kita klaim uang orang sebagai uang kita?. Yang pasti itu bukan cuan kita. Nah ada kenaikan luar biasa dari Rp 1 triliun jadi Rp 500 triliun itu kan membuat terbelalak,” tambah Faisal.
Dia mengungkapkan bahwa hal itu merupakan strategi bisnis China yang mana semua modal berasal dari China, perusahaan milik China, sehingga hak mereka untuk membawa kembali keuntungan yang diperoleh di Indonesia untuk dibawa ke China.
“Ini kan strategi bisnis mereka dan bahkan perusahaan nasional banyak yang menaruh uang di Singapura, apalagi ini perusahaan asing yang 100% modal dari China yang mereka bawa ke China,” paparnya.
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan bahwa Indonesia berhasil memperoleh pemasukan dari pajak khususnya pada tax holiday hilirisasi nikel di tahun 2022 mencapai Rp 17,96 triliun. Hal itu terhitung melonjak drastis bila dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya sebesar Rp 1,66 triliun.
“Penerimaan perpajakan tahun 2022 dari sektor hilirisasi nikel adalah Rp 17.96 triliun, atau naik sebesar 10.8x dibandingkan tahun 2016 sebesar 1.66 triliun,” ujar Seto dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (15/8/2023).
Adapun seto juga mengungkapkan pendapatan negara melalui Pajak Penghasilan (PPh) Badan sektor hilirisasi nikel di tahun 2022 mencapai Rp 7,36 triliun yang mana naik drastis dari tahun 2016 lalu yang hanya sebesar Rp 0,34 triliun.
“Untuk pendapatan PPh Badan tahun 2022 adalah Rp 7.36 triliun atau naik 21.6x dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp. 0.34 triliun,” tambahnya.
Seto bilang, jika kebijakan hilirisasi nikel tidak dilakukan sejak 2020 lalu, maka pendapatan melalui pajak tidak akan bertambah secara signifikan. Dia mengatakan penndapatan melalui ekspor bijih nikel pada tahun 2019 lalu pendapatan pajak ekspor hanya sebesar Rp 1,55 triliun atau sebesar 10% dari nilai ekspor bijih nikel.
“Jika kebijakan ekspor bijih nikel tetap dilakukan dengan menggunakan data tahun 2019, pendapatan pajak ekspor hanyalah sebesar US$ 0.11 miliar (Rp 1.55 triliun) atau 10% dari nilai ekspor bijih nikel sebesar US$ 1.1 milyar. Angka tersebut tetap lebih kecil jika dibandingkan dengan pendapatan pajak dari sektor hilirisasi nikel sebesar Rp 3.99 triliun di tahun 2019,” tandasnya,” bubuh Seto
Sebelumnya memang, Presiden Jokowi juga sempat buka suara dan bilang bahwa hilirisasi nikel membawa keuntungan untuk Indonesia. Jokowi justru mempertanyakan hitung-hitungan Faisal Basri yang mengatakan bahwa hilirisasi menguntungkan negara lain.
“Ngitunganya gimana? Kalau hitungan saya berikan contoh nikel, saat diekspor mentahan, bahan mentah setahun kira-kira hanya Rp 17 triliun, setelah masuk ke industrial downstreaming, ke hilirisasi menjadi Rp 510 triliun,” terang Presiden Jokowi menjawab pernyataan Faisal Basri terkait hilirisasi nikel, di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, dikutip Jumat (11/8/2023).
“Bayangkan saja kita negara itu hanya mengambil pajak, mengambil pajak dari Rp 17 triliun sama mengambil pajak dari Rp 510 triliun lebih gede mana? Karena dari situ, dari hilirisasi kita bisa mendapatkan PPN, PPH badan, PPH karyawan, PPH perusahaan, royalti bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak semuanya ada di situ. coba dihitung saja dari Rp 17 triliun sama Rp 510 triliun gede mana?” terang Presiden Jokowi.
Komentar