JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons permintaan Badan Anggaran DPR RI untuk melonggarkan kebijakan Automatic Adjustment (AA) di kementerian dan lembaga. Ia menyatakan bahwa kebijakan pemblokiran anggaran sebesar 5% tersebut dapat dibuka untuk kebutuhan yang prioritas.
“Sesuai dengan praktik sebelumnya, jika ada hal yang mendesak dan penting, AA tersebut bisa saja dibuka,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, pada Selasa (9/7/2024).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pada semester pertama tahun 2024, Automatic Adjustment diterapkan untuk anggaran cadangan. Anggaran ini, menurutnya, diblokir sementara untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak.
Namun, ia menekankan bahwa kebijakan AA di suatu kementerian dapat dicabut jika ada kebutuhan yang mendesak. “Tadi disebutkan harus selektif dan sesuai kondisi keuangan negara,” tambahnya.
Automatic adjustment pertama kali diperkenalkan pada tahun 2022 dan diatur dalam Undang-Undang APBN 2022. Pada tahun tersebut, pemerintah memutuskan untuk mengalokasikan 5% anggaran belanja Kementerian/Lembaga sebagai dana cadangan untuk penanggulangan pandemi Covid-19.
Melalui kebijakan automatic adjustment ini, masing-masing Kementerian dan lembaga dapat memilah sendiri belanja yang bukan prioritas untuk kemudian dihapuskan dan anggarannya disisihkan. Pada tahun 2024, kebijakan ini kembali diterapkan.
Sebelumnya, Badan Anggaran DPR dalam rapat dengan Kementerian Keuangan meminta pemerintah untuk melonggarkan kebijakan ini. Alasannya, tahun 2024 merupakan tahun terakhir Presiden Joko Widodo dan masa transisi pemerintahan. Oleh karena itu, belanja negara seharusnya bisa dioptimalkan.
Komentar