JurnalPatroliNews – Jakarta – Keputusan Kementerian Perindustrian untuk tidak melanjutkan rencana standarisasi bungkus rokok mendapat sambutan positif dari sejumlah pihak, termasuk dari daerah penghasil tembakau.
Bupati Temanggung, Agus Setyawan, menilai bahwa langkah tersebut sudah sejalan dengan kepentingan rakyat kecil, khususnya petani tembakau dan pekerja pabrik rokok di wilayahnya. Ia menilai kebijakan semacam itu tidak cocok jika diterapkan langsung di Indonesia yang memiliki karakter sosial-ekonomi berbeda dengan negara-negara lain.
“Kondisi kita berbeda. Tidak semua kebijakan luar bisa disalin begitu saja ke sini,” ujar Agus pada Selasa, 3 Juni 2025.
Ia juga menyoroti risiko besar yang dapat timbul dari penyamaan desain kemasan rokok, yakni meningkatnya peredaran rokok tanpa izin atau ilegal. Sementara itu, kenaikan tarif cukai sebelumnya sudah membuat penjualan rokok legal menurun, terutama dari pabrik-pabrik besar yang selama ini menjadi penyerap utama tembakau rakyat.
“Kesehatan tentu penting, tapi jangan sampai kebijakan ini memukul petani dan buruh yang menggantungkan hidupnya dari sektor ini,” tegas Agus.
Ia mencatat bahwa dalam tiga tahun terakhir, ekonomi Temanggung—yang sebagian besar ditopang produksi tembakau—terus merosot. Daya serap pabrik terhadap hasil panen juga melemah, meskipun dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCHT) sudah disalurkan untuk meningkatkan mutu produk tembakau lokal.
Namun, Agus menyebut bantuan tersebut masih belum cukup. Ia mendorong pemerintah pusat memberikan dukungan yang lebih konkret dalam bentuk subsidi untuk komoditas strategis daerah seperti tembakau, kopi, dan cabai.
Sebelumnya, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza menyampaikan bahwa komunikasi dengan pihak Kementerian Kesehatan telah dilakukan. Hasilnya, rencana penyamaan bungkus rokok dipastikan tidak akan diberlakukan.
“Wamenkes cukup terbuka, dan beliau menyampaikan bahwa rencana standarisasi kemasan rokok tidak akan dilanjutkan,” ungkap Faisol pada 8 Mei 2025 lalu.
Komentar