Uchok menilai kebijakan yang diterapkan Bahlil tidak mempertimbangkan realitas di lapangan. Menurutnya, pengecer memiliki peran penting dalam distribusi LPG 3 kg, terutama di daerah yang jauh dari pangkalan resmi. Dengan adanya larangan ini, masyarakat di pelosok semakin kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi, yang justru bertolak belakang dengan semangat pemerataan ekonomi yang selalu dikedepankan oleh pemerintahan Prabowo.
“Bahlil seperti tidak memahami kondisi di lapangan. Jika pengecer dilarang berjualan, lalu bagaimana nasib masyarakat kecil yang tidak bisa mengakses pangkalan resmi? Ini kebijakan yang tidak masuk akal,” ujar Uchok.
Selain itu, ia menegaskan bahwa rakyat semakin tidak percaya bahwa kebijakan ini benar-benar sejalan dengan visi Presiden Prabowo. Pasalnya, kebijakan tersebut justru menyulitkan masyarakat, bukan memberikan solusi atas persoalan distribusi LPG subsidi.
Komentar