Sejumlah pihak kini mendesak agar kebijakan ini segera dievaluasi. Pemerintah diminta untuk lebih mempertimbangkan kepentingan rakyat kecil sebelum menerapkan aturan yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial.
Beberapa ekonom juga menyarankan agar pemerintah lebih transparan dalam mengelola distribusi LPG 3 kg, termasuk membuka opsi agar pengecer dapat tetap berjualan dengan pengawasan yang lebih ketat, daripada melarang mereka secara total.
“Kalau memang ada kekhawatiran soal penyaluran LPG yang tidak tepat sasaran, maka seharusnya yang diperketat adalah mekanisme pengawasannya, bukan malah melarang pengecer,” tambah Uchok.
Dengan kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan, kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat dinilai dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, banyak pihak mendesak agar Presiden Prabowo segera mengambil langkah tegas dalam menyikapi persoalan ini.
Komentar