JurnalPatroliNews | Jakarta – Penanganan perkara sengketa tanah bernilai sedikitnya Rp600 miliar di Kota Manado kini memasuki babak baru. Bukan hanya menyangkut persoalan penguasaan dan peralihan hak atas tanah, perkara tersebut juga diwarnai dugaan permintaan uang senilai Rp5 miliar hingga Rp10 miliar yang menyeret nama pejabat di lingkungan Polda Sulawesi Utara.
John Hamenda, melalui kuasa hukumnya, Dr. Santrawan T. Paparang, S.H., M.H., M.Kn., secara resmi mengadukan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol. Dr. Suryadi, S.I.K., M.H., ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Kamis (12/11/2026).
Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan adanya permintaan dana miliaran rupiah dalam proses penanganan perkara yang dilaporkan John Hamenda. Pihak pelapor menduga uang tersebut diminta agar penyidikan tidak dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Persoalan ini menjadi serius karena menyangkut dua hal mendasar dalam penegakan hukum: transparansi proses penyidikan dan integritas aparat yang memiliki kewenangan menangani perkara.
Dugaan Permintaan Dana dan Bantahan Dirreskrimum
Menurut keterangan John Hamenda melalui kuasa hukumnya, dugaan permintaan uang itu terjadi dalam beberapa kali komunikasi sekitar Agustus 2025. Nilai yang disebutkan mencapai Rp5 miliar hingga Rp10 miliar.
Namun, tudingan tersebut secara tegas dibantah Kombes Pol. Suryadi.
Saat dikonfirmasi media pada Kamis (12/11/2026), Suryadi menjelaskan bahwa penerbitan SP3 bukan dilakukan tanpa dasar. Menurutnya, penghentian penyidikan dilakukan setelah adanya putusan praperadilan dan pelaksanaan gelar perkara khusus di Bareskrim Polri.
Ia juga membantah pernah meminta uang kepada John Hamenda dalam kaitannya dengan penanganan perkara tersebut.
Dengan demikian, terdapat dua keterangan yang saling berseberangan dan perlu diuji melalui pemeriksaan yang independen. Dugaan permintaan uang harus dibuktikan berdasarkan keterangan, dokumen, serta bukti pendukung lainnya, sementara penjelasan mengenai penerbitan SP3 juga perlu diuji dari aspek prosedur dan landasan hukumnya.
Propam Diminta Mengusut Proses Penerbitan SP3
Pengaduan John Hamenda telah diterima Propam Mabes Polri. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Penerimaan Surat Pengaduan Nomor SPSP2/2026111201036.
Santrawan meminta Propam tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi turut mendalami seluruh rangkaian peristiwa yang menjadi dasar pengaduan kliennya.
Termasuk di dalamnya dugaan permintaan dana, komunikasi yang berlangsung sekitar Agustus 2025, serta proses penerbitan SP3 tertanggal 20 Oktober 2026.
Pihaknya juga meminta agar penanganan laporan polisi John Hamenda diambil alih Bareskrim Polri. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pemeriksaan berlangsung objektif, transparan, dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.
“Kami meminta seluruh dugaan ini diperiksa secara objektif dan transparan. Harus jelas apa dasar permintaan dana miliaran rupiah tersebut dan bagaimana proses hingga akhirnya diterbitkan SP3,” ujar Santrawan.
Sengketa Dua Bidang Tanah Bernilai Rp600 Miliar
Di balik pengaduan tersebut, terdapat sengketa penguasaan dan peralihan hak atas dua bidang tanah milik John Hamenda yang berlokasi di Kelurahan Malalayang I, Kota Manado, Sulawesi Utara.
Berdasarkan dokumen yang dirujuk pihak pelapor, kedua bidang tanah tersebut tercatat dalam:
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3788 dengan luas 36.560 meter persegi.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3789 dengan luas 16.091 meter persegi.
Total luas tanah mencapai sekitar 52.651 meter persegi. Pihak John Hamenda memperkirakan nilai keseluruhan aset tersebut sedikitnya Rp600 miliar.
Persoalan ini berawal dari rencana pembangunan Mall Manado Square pada 2003. Dalam perkembangannya, hubungan bisnis yang berkaitan dengan rencana pembangunan tersebut kemudian memunculkan persoalan mengenai kesepakatan bisnis, pembayaran uang panjar kios, hingga dugaan peralihan hak atas tanah yang dipersoalkan John Hamenda.
Perselisihan tersebut selanjutnya berkembang menjadi proses hukum yang melibatkan penyidikan kepolisian dan sejumlah upaya praperadilan.
Dua Putusan Praperadilan Menjadi Persoalan Hukum
Dalam pengaduannya, pihak John Hamenda turut menjadikan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Manado Nomor 01/Pid.Pra/2025/PN.Manado tanggal 5 Maret 2025 sebagai salah satu dasar argumentasi.
Menurut pihak pelapor, putusan tersebut menyatakan penghentian penyidikan sebelumnya tidak sah dan memerintahkan agar penyidikan dilanjutkan.
Selain itu, mereka juga merujuk Putusan Praperadilan Nomor 17/Pid.Pra/2025/PN.Mdo tanggal 1 September 2025.
Pihak John Hamenda menilai putusan kedua tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai perintah untuk menghentikan penyidikan terhadap laporan polisi yang menjadi pokok persoalan saat ini.
Atas dasar itu, kuasa hukum mempertanyakan konstruksi hukum yang digunakan penyidik hingga menerbitkan SP3 pada 20 Oktober 2026.
Mereka juga meminta agar pelaksanaan gelar perkara khusus di Bareskrim Polri diperiksa, termasuk materi pembahasan, pertimbangan penyidik, dan dasar hukum yang menjadi landasan penghentian penyidikan.
Persoalan ini menjadi salah satu titik penting yang perlu dijernihkan. Sebab, keabsahan SP3 tidak cukup dinilai hanya dari adanya pelaksanaan gelar perkara, melainkan harus dilihat dari terpenuhinya alasan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kapolri Diminta Evaluasi, Propam Diharapkan Bertindak Transparan
Santrawan juga meminta Kapolri melakukan evaluasi terhadap pejabat yang dilaporkan selama proses pemeriksaan berlangsung.
Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran etik maupun disiplin, tindakan tegas harus diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, penilaian terhadap dugaan pelanggaran tidak boleh mendahului proses pemeriksaan. Seluruh pihak harus diberikan kesempatan menyampaikan keterangan dan bukti secara proporsional.
Di sisi lain, bantahan Kombes Pol. Suryadi mengenai dugaan permintaan uang serta penjelasannya terkait proses penerbitan SP3 harus menjadi bagian dari materi pemeriksaan Propam.
Kini, perhatian tertuju kepada Propam Mabes Polri. Lembaga pengawasan internal tersebut diharapkan mampu mengungkap secara terang duduk perkara, mulai dari dugaan komunikasi permintaan dana hingga dasar penghentian penyidikan.
Publik membutuhkan kepastian bahwa kewenangan penyidikan tidak digunakan untuk kepentingan di luar hukum. Sebaliknya, setiap tuduhan terhadap aparat juga harus dibuktikan melalui mekanisme pemeriksaan yang sah.
Sengketa tanah bernilai ratusan miliar rupiah ini pada akhirnya bukan semata-mata persoalan kepemilikan aset. Lebih jauh, perkara tersebut menjadi ujian terhadap transparansi, akuntabilitas, dan integritas penegakan hukum.
Komentar