JurnalPatroliNews | Jakarta – Wakil Jaksa Agung RI Prof. Asep N. Mulyana mengingatkan bahwa kecerdasan intelektual dan penguasaan ilmu hukum bukan satu-satunya modal untuk menjadi jaksa profesional. Integritas, moralitas, etika, dan hati nurani justru harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum.
Pesan tersebut disampaikan Asep saat memberikan pembekalan kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXXIII Gelombang II Tahun 2026 di Aula Sasana Adhi Karyya, Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan tersebut diikuti 501 calon jaksa dan lima calon oditur militer. Dalam kesempatan itu, Wakil Jaksa Agung didampingi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional, Jehezkiel Devy Sudarso.
Di hadapan ratusan peserta, Asep menegaskan bahwa pendidikan pembentukan jaksa tidak boleh dipandang sebagai kegiatan formalitas atau sekadar tahapan administratif untuk memperoleh kelulusan.
Menurutnya, masa pendidikan merupakan kesempatan penting untuk membangun karakter, mengasah kedisiplinan, memperkuat integritas, serta mempersiapkan mental menghadapi tanggung jawab besar sebagai aparat penegak hukum.
“Jangan pernah memandang kehadiran saudara di tempat ini sebagai sebuah formalitas seremonial belaka. Jadikan ruang kelas, lapangan upacara, dan setiap tetes keringat selama mengikuti pendidikan dan pelatihan ini sebagai Kawah Candradimuka untuk membentuk karakter dan jati diri saudara sebagai insan Adhyaksa,” tegas Asep.
Jaksa paripurna harus seimbang dalam tiga aspek
Asep menjelaskan bahwa sosok jaksa paripurna harus memiliki keseimbangan antara tiga unsur utama, yakni knowledge, skill, dan hati nurani.
Knowledge merupakan penguasaan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pemahaman terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Kemampuan tersebut menjadi fondasi intelektual bagi seorang jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Sementara itu, skill berkaitan dengan kemahiran profesional dalam menangani berbagai persoalan hukum, menerapkan ketentuan perundang-undangan, serta menjalankan tugas penegakan hukum secara tepat dan bertanggung jawab.
Namun, kedua kemampuan tersebut harus dikendalikan oleh hati nurani yang diperkuat integritas, moralitas, dan etika.
Menurut Asep, hati nurani menjadi penuntun agar kewenangan yang dimiliki jaksa tidak dijalankan secara mekanis atau semata-mata berdasarkan pendekatan formal. Setiap tindakan harus tetap mempertimbangkan nilai keadilan dan tanggung jawab moral.
“Jabatan dan profesi jaksa memiliki peran yang sangat penting, tetapi sekaligus rawan terhadap berbagai penyimpangan. Di antara idealisme dan realitas, sikap moral serta hati nurani menjadi kunci dalam menjalankan tugas profesi,” ungkapnya.
Integritas menjadi benteng menghadapi penyimpangan
Wakil Jaksa Agung juga mengingatkan bahwa profesi jaksa memiliki tanggung jawab besar karena setiap keputusan dan tindakan yang diambil dapat berdampak terhadap kehidupan masyarakat serta kepastian hukum.
Karena itu, kecerdasan akademis tanpa integritas berisiko tidak cukup untuk menjawab harapan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan.
Asep menegaskan kembali pesan Jaksa Agung bahwa institusi penegak hukum membutuhkan jaksa yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga menjunjung tinggi nilai moral dan etika.
“Jaksa Agung sering menyampaikan bahwa yang dibutuhkan bukan hanya jaksa yang pintar atau memiliki knowledge yang kuat. Yang dibutuhkan adalah jaksa yang memiliki integritas, moralitas, dan etika,” jelasnya.
Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kewenangan penegakan hukum harus dijalankan secara bertanggung jawab. Integritas menjadi prinsip penting untuk menjaga profesionalitas sekaligus mencegah penyalahgunaan jabatan.
PPPJ bukan akhir, melainkan awal pengabdian
Dalam pembekalan tersebut, Asep menekankan bahwa PPPJ bukanlah akhir perjalanan pembelajaran calon jaksa. Pendidikan di Badiklat merupakan tahap awal sebelum para peserta menghadapi realitas penegakan hukum yang jauh lebih kompleks di tengah masyarakat.
Mereka akan berhadapan dengan berbagai persoalan hukum, perubahan sosial, perkembangan teknologi, dinamika global, serta meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum.
Oleh sebab itu, para calon jaksa diminta tidak berhenti belajar setelah menyelesaikan pendidikan. Pengembangan kapasitas intelektual, kemahiran profesional, dan kualitas pribadi harus terus dilakukan sepanjang perjalanan karier.
Asep juga mengingatkan pentingnya perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak agar para calon jaksa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar penegakan hukum.
“Anda sendirilah yang akan membentuk diri Anda. Anda sendiri yang akan menempa dan berkompetisi dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain,” pesannya.
506 peserta menyatakan siap mengemban amanah
Menutup pembekalannya, Asep mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan setiap tahapan pendidikan sebagai proses pembentukan karakter dan kesiapan menjalankan amanah sebagai insan Adhyaksa.
Ia berharap para calon jaksa mampu membawa bekal pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pendidikan, sekaligus menjadikannya sebagai dasar untuk membangun profesionalitas yang berlandaskan integritas dan hati nurani.
Ketika ditanya mengenai kesiapan untuk ditempatkan dan mengemban amanah sebagai jaksa di tengah masyarakat, seluruh peserta PPPJ Angkatan LXXXIII Gelombang II serentak menjawab, “Siap!”
Jawaban tersebut menjadi simbol komitmen para peserta dalam menjalani proses pendidikan dan mempersiapkan diri memasuki profesi penegak hukum.
Dari proses pendidikan di Badiklat Kejaksaan RI, diharapkan lahir jaksa-jaksa yang tidak hanya cakap secara intelektual dan profesional, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan masyarakat melalui sikap jujur, beretika, serta menjadikan hati nurani sebagai bagian penting dalam mewujudkan keadilan.
Komentar