JurnalPatroliNews | Jakarta – Pembangunan Gedung Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), hingga kini belum rampung. Gedung yang beralamat di Jalan Lintas Barat Sumatera, Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesibar, Provinsi Lampung ini dibangun sejak tahun 2018 lalu saat Buapti Pesibar dijabat oleh Agus Istqlal. Meski sudah menghabiskan anggaran lebih Rp 300 milyar, namun, sejumlah bangunan belum berpungsi lantaran belum dipasang tembok dan plafon. Hal ini yang membuat sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh adat Kabupaten Pesibar geram.
Seperti diungkapkan Raja Adat Pesibar, Merah Iskandar, dirinya sangat kecewa atas semberawutnya pembangunan gedung Pemda Pesibar ini. Menurutnya, Gedung Pemda Pesibar seharusnya sudah selesai dengan anggaran yang fantastis tersebut. Kekecewaannya bertambah setelah dia mengetahui Pemda Pesibar justru memiliki hutang hingga Rp 130 milyar kepada sejumlah kontraktor yang mengerjakan peroyek pembangunan gedung tersbut.
Sebagai pemuka adat setempat, Merah Iskandar, mengutuk keras Mantan Bupati Pesibar, Agus Istiqlal. Lantaran dia menilai ada yang tidak wajar yang dilakukan Mantan Bupati Kabupaten Pesiabar, dalam mengelola anggaran APBD daerah tersebut. Akibatnya beban APBD Kabupaten Pesibar sekarang makin berat dan berdampak pada terrhambatnya kemajuan dan pembangunan infrastruktur, tata kota, ekonomi bahkan budaya masyarakat setempat.
“Saya merasa sangat kecewa dengan Mantan Bupati Pesibar yang menjabat saat itu, karena saya anggap sudah menghambur – hambutkan uang rakyat. Harusnya dengan biaya lebih 300 milyar gedung Pemda ini sudah kelar. Tapi nyatanya seperti ini. Parahnya lagi, menurut informasi yang saya ketahui, Pemda masih nunggak belum bayar pula 130 milyar dengan sejumlah perusahaan kontraktor yang dulu mengerjakan peroyek pembangunan gedung Pemda tersebut. Berarti jika ditotal dengan hutang yang belum dibayar hampir menghabiskan setengah triliun biaya pembangunan gedung ini,” ungkapnya geram, jum’at (20/10/2026) kemarin.
Senada dengan Pemuka Adat, Merah Iskandar, seorang Tokoh Masyarakat Kabupaten Pesibar lainnya, Ahmad Kholik mengatakan, dia tidak hanya kecewa atas semberawutnya pembangunan gedung Pemda tersebut. Mantan Jurnalis ini, justru mencurigai ada dugaan korupsi atas pembangunan gedung Pemda Kabupaten Pesibar. Menurutnya, tidak mungkin seukuran Gedung Pemda Pesibar yang tidak terlalu besar itu menghabiskan Rp 430 milyar, jika anggaran digunakan secara benar.
“Anehnya lagi dengan biaya sejumlah itupun gedung tidak selesai. Keyakinan saya ada korupsi dalam pembangunan gedung tersebut. Oleh karena itu saya berharap aparat penegak hukum segera mengusut pembangunan gedung ini secepatnya,” tegasnya.
Seperti diketahui pembangunan Gedung Pemda Kabupaten Pesibar, dibangun pada tahun 2018 lalu. Saat itu Bupati Kabupaten Pesibar dijabat oleh Agus Istqlal. Diberitakan sebelumnya, Agus Istiqlal menjabat Bupati sejak 2015 hingga 2024. Meski banyak dugaan kasus korupsi pada sejumlah peroyek, yang sudah dilaporkan, namun, Eks Bupati Agus Istiqlal ini hingga kini belum diperiksa Aparat Penegak Hukum (APH). Hal ini membuat pertanyaan sejumlah kalangan.
Ketua Lembaga Swadaya Masyatakat (LSM), Lembaga Pengawasan dan Pembangunan Daerah (LP2D), Farid Wijaya, mengatakan, pihaknya akan melaporkan dugaan korupsi Pembangunan Gedung Pemda Kabupaten Pesibar ini kepada APH, baik KPK, Kejagung dan Mabes Polri. Menurutnya APH sudah sangat layak menyelidiki dugaan korupsi Pembangunan Gedung Pemda Pesibar ini, lantaran ditemukan banyak indikasi korupsi sejak pembebasan lahan hingga pengerjaan fisik gedung.
“Saya akan melaporkan dugaan korupsi pembangunan gedung Pemda ini kepada APH. Sekarang kami sudah mengantongin sejumlah data – data dugaan korupsinya. Kami menduga korupsi pembangunan gedung ini dilakukan semenjak pembebasan lahan yang dijadikan lokasi gedung hingga pengerjaannya,” katanya.
Sebelumnya, Farid mengaku, sudah melaporkan sejumlah dugaan korupsi kepada KPK, Kejagung dan Mabes Polri atas dugaan korupsi yang dilakukan Mantan Bupati Pesibar Agus Istiqlal. Diantaranya dugaan korupsi pembangunan Gedung PKK dan penggelontoran dana untuk Peroyek Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan dana APBD Pesibar hingga puluhan milyar.
Hingga kini Mantan Bupati Pesibar, Agus Istiqlal memilih bungkam. Dirinya enggan menjawab konfirmasi Jurnal Patroli News. (Roni)















Komentar