KPK Periksa 18 Pejabat Pemkab Klaten, Dugaan Korupsi Lima Klaster Kian Disorot

JurnalPatroliNews | Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, Jawa Tengah. Kali ini, sebanyak 18 pejabat daerah, termasuk sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dipanggil penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap belasan pejabat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa (17/11/2026) di Kantor KPPN Surakarta.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPPN Surakarta,” kata Budi kepada wartawan, Selasa siang.

Sebanyak 18 saksi yang dipanggil terdiri dari sejumlah pejabat strategis di lingkungan Pemkab Klaten. Mereka di antaranya Suryanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Muh Anwar Shodiq selaku Kepala Dinas PUPR, Agus Setyawan Prasetyoko selaku Kepala Dinas Pendidikan, Much Nasir selaku Kepala Dinas Pertanian, serta Anggit Budiarto selaku Kepala Dinas Kesehatan.

Penyidik juga memanggil Titin Windiyarsih selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata; Supriyono selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; serta Puspo Enggar Hastuti selaku Kepala DISSOSP3APPKB.

Nama lainnya adalah Anang Widjatmoko selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Luciana Rina Damayanti selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Pramana Agus Wijanarka selaku Kepala Dinas PRKP, serta Aris Pramana selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Selanjutnya, Sri Purwanto selaku Kepala Dinas Perhubungan, Iwan Kurniawan selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Pandu Wirabangsa selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Srihadi selaku Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Moh Prihadi selaku Camat Polanharjo, serta Amin Mustofa selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pemeriksaan terhadap para pejabat tersebut menjadi bagian dari pengembangan penyidikan perkara yang sebelumnya menyeret Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.

OTT KPK Ungkap Jaringan Dugaan Korupsi

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kabupaten Klaten pada Kamis (15/10/2026).

Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan 23 orang di tiga lokasi berbeda, yakni Klaten, Surakarta, dan Jakarta. Dari jumlah itu, 10 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Mereka terdiri dari Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Inspektur Daerah Agus Suprapto, Kepala BPKAD Muh Himawan Purnomo, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Fadzar Indriawan, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Rizqan Iryawan, serta ajudan bupati Bramantya Samuel Rizkiargyanto.

Selain itu, terdapat Muhammad Amin Wahyu Utomo dari PT Madani Winasis Creative (MWC), Hanaku Agni Sadewo yang merupakan adik bupati, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah, serta Kepala Bidang Pemeriksaan Jateng 3 BPK Perwakilan Jawa Tengah Iwan Hery Setiawan.

Dalam pengembangan perkara, KPK mengungkap lima klaster dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan unsur kepala daerah, pejabat pemerintah daerah, pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga pihak swasta.

Lima Klaster Dugaan Korupsi

Klaster pertama berkaitan dengan dugaan suap untuk menghapus temuan pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Klaten tahun anggaran 2025.

Dalam pemeriksaan pada April 2026, BPK Perwakilan Jawa Tengah menemukan kelebihan pembayaran honorarium sekitar Rp5 miliar. Temuan tersebut terdiri atas kelebihan pembayaran honorarium narasumber sosialisasi peraturan sekitar Rp4,16 miliar dan honorarium pelaksana kegiatan sebesar Rp1,02 miliar.

Atas temuan tersebut, Hamenang bersama Inspektur Daerah Agus Suprapto diduga bertemu dengan Kepala Bidang Pemeriksaan Jateng 3 BPK Iwan Hery Setiawan dan Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk membahas kemungkinan penghapusan temuan pemeriksaan.

Dalam pertemuan lanjutan pada Mei 2026, Ahmad Luthfi diduga meminta uang Rp600 juta kepada Hamenang. Setelah melalui negosiasi, keduanya disebut menyepakati pemberian sebesar Rp400 juta.

Hamenang kemudian diduga meminta Rizqan Iryawan menyiapkan uang tersebut melalui Muhammad Amin. Namun, rencana pemberian itu tertunda setelah OTT KPK di Muara Enim yang berkaitan dengan dugaan suap pemeriksaan BPK.

Meski demikian, pada Juni 2026, BPK menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemkab Klaten dengan tidak lagi mencantumkan temuan kelebihan pembayaran honorarium narasumber tersebut.

Klaster kedua berkaitan dengan dugaan penerimaan fee proyek pengadaan barang dan jasa. Sejak menjabat sebagai bupati, Hamenang diduga menerima uang lebih dari Rp2 miliar dari sejumlah penyedia atau kontraktor.

Rinciannya, Rp1,90 miliar dari Muhammad Amin melalui Rizqan Iryawan, Rp240 juta dari pihak swasta melalui ajudan bupati Bramantya, serta Rp100 juta dari pihak swasta melalui Rizqan. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembayaran utang Pilkada dan kebutuhan operasional.

Klaster ketiga menyangkut dugaan penerimaan uang dari paguyuban tambang galian C. Pada 2026, Hamenang diduga menerima Rp245 juta dari paguyuban tambang yang diketuai pengusaha bernama Legiman.

Uang tersebut diduga diserahkan melalui Hanaku Agni Sadewo untuk membiayai sejumlah kegiatan di lingkungan Pemkab Klaten.

Selain itu, KPK juga mengungkap dugaan pemberian uang secara rutin oleh pengusaha tambang galian C kepada LSM Lindu Aji dengan nilai mencapai Rp2 miliar per bulan. Terkait temuan tersebut, KPK menyatakan akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Bareskrim Mabes Polri.

Klaster keempat berkaitan dengan dugaan setoran rutin dari badan layanan umum daerah (BLUD), badan usaha milik daerah (BUMD), dan organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam rentang 2025 hingga 2026, Hamenang diduga menerima setoran sedikitnya Rp1,8 miliar. Sumber uang tersebut diduga berasal dari PDAM sebesar Rp30 juta per bulan, PT Aneka Usaha Perseroda sebesar Rp15 juta hingga Rp20 juta per bulan, BPR Klaten Rp30 juta per bulan, serta RSUD Bagas Waras sebesar Rp15 juta hingga Rp20 juta per bulan.

Sementara klaster kelima berkaitan dengan dugaan pemotongan upah pungut (UP) dari pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Pemkab Klaten.

Pada periode 2025–2026, Hamenang diduga menerima uang sedikitnya Rp280 juta melalui Rizqan Iryawan. Pada 2025, penerimaan tersebut berkisar Rp25 juta hingga Rp50 juta per triwulan. Sementara pada 2026, nilainya meningkat menjadi sekitar Rp70 juta per triwulan.

KPK Sita Rp1,2 Miliar, Tiga Orang Jadi Tersangka

Dalam rangkaian OTT, KPK turut mengamankan barang bukti berupa dokumen dan uang tunai dengan total nilai sekitar Rp1,2 miliar.

Barang bukti tersebut meliputi Rp934 juta yang ditemukan di kediaman Hanaku Agni Sadewo, sekitar Rp300 juta dalam sejumlah amplop, serta 5.972 yuan atau setara kurang lebih Rp16 juta.

Setelah melakukan gelar perkara dan menemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan pihak swasta Muhammad Amin Wahyu Utomo.

Hamenang disangkakan menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa, upah pungut, tambang galian C, serta penerimaan lainnya yang dikategorikan sebagai gratifikasi. Ia juga disangkakan sebagai pihak pemberi dalam dugaan suap untuk menghapus temuan pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Klaten tahun anggaran 2025.

Sementara Muhammad Amin disangkakan sebagai pihak pemberi dalam perkara dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa. Adapun Ahmad Luthfi disangkakan sebagai pihak penerima uang terkait pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Klaten tahun 2025.

Ketiga tersangka telah ditahan KPK selama 20 hari pertama, terhitung sejak 16 Oktober hingga 4 November 2026, di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Pemanggilan 18 pejabat Pemkab Klaten kali ini menjadi bagian penting dari pendalaman penyidikan. Penyidik masih menelusuri keterangan para saksi guna mengungkap alur dugaan penerimaan uang, mekanisme pengadaan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam lima klaster perkara tersebut.

KPK diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh konstruksi perkara, termasuk peran masing-masing pihak dan pertanggungjawaban hukum berdasarkan alat bukti yang diperoleh.

Komentar