JurnalPatroliNews – Jakarta – Pembangunan nasional sejatinya tak bisa dilepaskan dari peran vital daerah dan desa sebagai poros utama. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Great Institute, Syahganda Nainggolan, dalam forum diskusi bertajuk focus group discussion (FGD) yang digelar pada Senin, 26 Mei 2025.
Menurut Syahganda, kesuksesan program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti ketahanan pangan, energi, koperasi rakyat, hingga makan bergizi gratis akan sangat bergantung pada seberapa besar kontribusi dan peran aktif pemerintah daerah.
“Jika pembangunan tetap dikendalikan dari pusat dengan pendekatan sentralistik seperti masa lalu, maka risiko ketidaktepatan sasaran akan terus menghantui,” tegasnya.
Diskusi tersebut mengusung tema “Mendorong Pemerataan Lewat Desain Ulang Hubungan Pusat-Daerah di Era Efisiensi Anggaran”, yang menjadi refleksi penting dalam menata ulang distribusi peran pembangunan.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, yang turut hadir dalam diskusi menyatakan bahwa visi Presiden Prabowo merupakan pengejawantahan dari semangat para pendiri republik. Ia menyebut tokoh-tokoh seperti Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir telah lama menggarisbawahi pentingnya membangun dari daerah sebagai bentuk nyata demokrasi sosial.
“Model neo-liberalisme tak lagi relevan. Presiden Prabowo hari ini lebih berpihak kepada masyarakat kecil,” ujar Bima.
Sementara itu, Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, mengangkat kembali pesan Presiden dalam pertemuan kepala daerah baru-baru ini: bahwa porsi pembangunan idealnya 60 persen berada di tangan pemerintah kabupaten/kota, 20 persen untuk provinsi, dan hanya 20 persen dikendalikan pusat.
“Sayangnya, kenyataan di lapangan masih berbanding terbalik. Pemerintah pusat masih terlalu dominan, seperti kepala dilepas tapi ekornya tetap diikat,” tuturnya.
Diskusi ini menguatkan wacana bahwa desentralisasi sejati bukan hanya soal kewenangan administratif, tapi juga tentang keadilan dalam alokasi sumber daya dan peran pembangunan.
Komentar