Data menunjukkan, jumlah kelas menengah di Indonesia terus menurun dalam lima tahun terakhir. Pada 2019, terdapat 57,33 juta orang atau 21,45% dari total populasi yang tergolong kelas menengah, namun pada 2024 angka ini menyusut menjadi 47,85 juta orang atau 17,13%. Sebaliknya, jumlah kelompok rentan miskin dan kelas menengah rentan terus meningkat.
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa salah satu faktor penurunan kelas menengah adalah efek scarring dari pandemi Covid-19, yang masih dirasakan hingga kini. Sementara itu, kelompok kelas menengah rentan meningkat dari 128,85 juta orang pada 2019 menjadi 137,50 juta orang pada 2024.
Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa kelas menengah telah mendapatkan banyak insentif pajak di sektor konsumsi dalam 10 tahun terakhir. Beberapa di antaranya adalah pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa alokasi anggaran APBN sebagian besar digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi tetap stabil. Ini mencakup pembebasan PPN, subsidi energi, dan bantuan sosial yang menyasar berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelas menengah.
“APBN kita dirancang untuk memastikan daya beli masyarakat tetap kuat, agar konsumsi bisa terus stabil,” ujar Sri Mulyani.
Komentar