Heboh Isu Kebocoran Data, Anggota DPR F-PKS Malu Menkominfo Diledek Hacker

JurnalPatroliNews – Jakarta,- Komisi I DPR RI ramai-ramai menyoroti Menkominfo Johnny G Plate terkait heboh isu kebocoran data. Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta menyinggung momen hacker atau pelaku penjual data meledek Menkominfo.

Sukamta awalnya menyinggung insiden kebocoran sebanyak 1,3 miliar data. Dia mengatakan Kemenkominfo dan berbagai pihak justru saling menyalahkan.

“Nah, walaupun format beda dengan yang dimiliki dan disimpan Kominfo, kita kan tidak sedang semata-mata berdebat saling mengatakan ‘aku tidak bersalah’, tapi karena masyarakat ini diwajibkan untuk mendaftarkan SIM card dengan gunakan NIK, saya kira logis logika umumnya ya pihak yang beri perintah pendaftaran itu wajib menjaga, apalagi kalau ada UU PDP,” kata Sukamta saat rapat kerja bersama Johnny G Plate di gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (7/9/2022).

“Mohon kita diberi penjelasan yang betul-betul mengklarifikasi. Sebab kebocoran ini sekali lagi kan pertama berulang dan volumenya makin besar,” lanjut dia.

Sukamta menyinggung hacker yang membocorkan data terkesan meledek Kemenkominfo. Dia mengaku malu hal tersebut dijadikan ledekan.

“Sekarang tidak jelas siapa penanggung jawabnya, bahkan hari ini si hacker, si penjual data maksud saya, agak ngeledek-ngeledek Kemenkominfo. Jadi membikin kita semua yang membaca itu prihatin, Pak, agak malu, kok dijadikan bahan ledekan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua Fraksi PKS ini juga menyinggung terkait rencana Johnny G Plate akan membuat 1 data nasional.

Dia menyebut persoalan kebocoran data ini bukan sekadar masalah bisnis, tapi juga ketahanan nasional.

“Kalau Komisi I kita lihatnya ini bukan semata-mata bisnis, tapi juga ancaman terhadap ketahanan nasional. Ketika data dari seluruh WNI sudah ketahuan ditangkap, dimiliki oleh satu pihak, pasti ini jadi ancaman bagi ketahanan nasional kita. Mohon betul-betul dicermati. Kominfo sudah ditawarkan akan bangun data center, data nasional, hibah atau pinjaman dari Prancis dananya, dan itu cukup besar, dan saya dengar-dengar mungkin dari awal perlu Pak Menteri kendalikan proses pembangunan mulai dari lelangnya,” jelasnya.

Komentar