“Pemerintah kami mencerminkan ideologi dan visi perjuangan, kami bekerja keras mencoba menerapkan ideologi kami yaitu Islam. Dalam tatanan politik manapun, tidak dapat diterima jika pemerintahan agamis. Jadi kami tidak bisa mendirikan pemerintahan agamis, cara kami mencoba mencerminkan ideologi kami sekarang kami ingin mendirikan pemerintahan berdasarkan moralitas. Kami percaya pemerintahan moral ini, tidak hanya berbicara untuk umat Islam, tetapi untuk agama apapun.” Paparnya.
Ia juga menjelaskan bahwa saat ini telah memiliki Undang-Undang yang mengatur bagaimana menjalankan pemerintahan, Undang-Undang (UU) administrasi, UU Pelayanan Sipil, UU Pendidikan, UU Pemerintah Daerah, UU Pemilu, UU Pendapatan.
“Kami telah menyelesaikan 4 UU, masih ada 2 UU tersisa, ini cara kami menjalankan pemerintahan.” Pungkasnya.
Komentar