JurnalPatroliNews – Jakarta – Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM Pidmil) Mayjen TNI Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum. menegaskan komitmennya dalam menangani perkara koneksitas dengan memberikan perhatian khusus pada tiga kasus besar yang tengah berjalan.
Di bawah kepemimpinannya sejak Oktober 2024, setelah menggantikan Mayjen TNI Dr. Wahyoedho Indrajit, JAM Pidmil terus mengoptimalkan peran koordinatif antara Kejaksaan, Oditur Militer, dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani perkara yang melibatkan unsur militer dan sipil.
“Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, JAM Pidmil bertanggung jawab mengoordinasikan proses penuntutan yang dilakukan oleh Oditur serta menangani perkara koneksitas yang berkaitan dengan tindak pidana di lingkungan militer,” ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam arahannya.
Hingga Februari 2025, terdapat tiga perkara koneksitas yang menjadi fokus utama JAM Pidmil:
- Kasus Dugaan Korupsi TWP AD
Perkara ini terkait pengadaan lahan di Karawang dan Subang yang diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp60 miliar. Saat ini, proses penuntutan terhadap berkas ketiga tengah berlangsung. - Penyimpangan Kredit BRIguna Bank BUMN Cibinong
Dugaan korupsi dalam penyaluran kredit BRIguna menyebabkan perkiraan kerugian negara hingga Rp71 miliar. Proses hukum terus berjalan untuk memastikan pertanggungjawaban pihak terkait. - Kasus Sewa Satelit Artemis Slot Orbit 123° BT
Perkara ini memasuki tahap eksekusi terhadap pidana badan, barang bukti, serta denda dan uang pengganti dengan nilai kerugian negara mencapai Rp450 miliar.
Kolaborasi Penegakan Hukum
JAM Pidmil menekankan pentingnya sinergi antara berbagai lembaga dalam menangani perkara koneksitas, termasuk Polisi Militer, Oditur Militer, Satuan Hukum TNI, serta Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di daerah.
“Diperlukan koordinasi yang erat dengan seluruh aparat penegak hukum agar penanganan perkara koneksitas dapat berjalan optimal dan memberikan efek jera,” tegas Mayjen TNI Mokhamad Ali Ridho.
Dengan langkah tegas dan kolaboratif, Kejaksaan Agung memastikan bahwa setiap perkara yang melibatkan unsur militer dan sipil dapat ditangani secara profesional dan transparan demi menjaga integritas hukum serta kepercayaan publik.
Komentar