JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat internal dengan sejumlah menteri di Istana Negara pada Selasa (3/9/2024), untuk membahas perkembangan Govtech INA Digital.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas; Menteri Sosial, Tri Rismaharini; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa; serta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim.
Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Sebelum rapat dimulai, Azwar Anas mengungkapkan bahwa pada bulan ini akan diluncurkan 19 layanan digital yang sudah siap digunakan.
“Kita nanti akan nyampaikan progres dari Govtech yang akan kita rilis terbatas di September yang kita udah siap untuk 19 layanan dasar ya. Gojek aja 2015 kan baru 3 ya, kita mulai,” kata Azwar Anas.
Ia juga menjelaskan bahwa layanan ini awalnya akan tersedia untuk 40.000 pengguna, yang mayoritas adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan langsung dari pengguna agar bisa segera diperbaiki jika ada kekurangan.
“(40.000) Itu target awalnya. Kami ingin mendapatkan umpan balik secara tertutup,” tambahnya.
Jokowi pertama kali memperkenalkan INA Digital dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 pada Mei 2024. INA Digital merupakan langkah penting dalam mempercepat transformasi layanan digital pemerintahan di Indonesia.
Pada tahap awal, INA Digital bekerja sama dengan sembilan sektor prioritas untuk mendukung pengembangan, integrasi, dan interoperabilitas aplikasi SPBE yang menjadi prioritas. Sektor-sektor ini dipilih langsung oleh Presiden Jokowi berdasarkan kesiapan, infrastruktur, dan penggunaannya.
Program Kartu Prakerja termasuk dalam 15 instansi prioritas yang dilibatkan dalam tahap awal ini, dengan komitmen penuh untuk mendukung penyelenggaraan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Komentar