Namun, tekanan dari aktivitas manusia, seperti konversi lahan untuk pertambakan dan pembangunan infrastruktur, mengancam keberlangsungan ekosistem tersebut.
“Dari tahun 2009 hingga 2019, Indonesia kehilangan 182.091 hektar mangrove. Ini menunjukkan perlunya upaya konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam lokakarya ini, para peserta diharapkan dapat memperoleh pengetahuan terkini mengenai isu-isu lingkungan dan perlunya penguatan kapasitas jaksa dalam menangani kasus-kasus lingkungan.
“Kegiatan advokasi dan peningkatan kapasitas sangat penting agar jaksa dapat berperan lebih efektif dalam mitigasi perubahan iklim melalui penegakan hukum,” jelasnya.
Kolaborasi antar-lembaga juga ditekankan sebagai kunci dalam melindungi sumber daya alam. Kejaksaan berperan sebagai penghubung utama dalam koordinasi lintas lembaga untuk memastikan penegakan hukum yang efektif terkait perlindungan ekosistem laut dan pesisir.
Di akhir sambutannya, JAM-Pidum berharap lokakarya ini dapat menjadi ruang diskusi yang produktif dan menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat upaya penegakan hukum dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
Komentar