Kesatuan Pemahaman dalam Penegakan Hukum
Jaksa Agung menekankan pentingnya pemahaman yang seragam dalam penerapan KUHP Nasional untuk menghindari perbedaan tafsir dan memastikan penegakan hukum yang adil serta berkepastian. “Kejaksaan akan terus bersinergi dengan akademisi dan praktisi hukum untuk memastikan implementasi KUHP berjalan efektif,” tambahnya.
Buku “Tinjauan KUHP 2023” dirancang sebagai pedoman praktis bagi aparat penegak hukum. Buku ini mengulas aspek-aspek utama dalam KUHP baru, termasuk perubahan asas legalitas, pertanggungjawaban pidana korporasi, pedoman pemidanaan, serta penguatan aturan tindak pidana korupsi.
Sinergi Menuju Implementasi KUHP Nasional
Sebagai penutup, Jaksa Agung mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya aparat penegak hukum, untuk bekerja sama dalam menyukseskan implementasi KUHP Nasional. “Kita harus siap menghadapi tantangan dalam penerapannya. Kolaborasi antara lembaga hukum dan masyarakat sangat diperlukan agar transisi ke KUHP baru dapat berjalan lancar dan optimal,” pungkasnya.
Dengan peluncuran buku ini, Kejaksaan berharap dapat membantu seluruh pihak yang berkepentingan dalam memahami perubahan hukum pidana yang akan berlaku serta memastikan sistem hukum Indonesia semakin progresif dan berkeadilan.
Komentar