JurnalPatroliNews – Jakarta – Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, (Menkopolhukam) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menginvestigasi transaksi mencurigakan senilai ratusan miliar rupiah yang diduga terkait dengan dana kampanye Pemilu 2024.
Surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) kepada KPU telah mengungkapkan temuan transaksi mencurigakan senilai ratusan miliar rupiah. Mahfud menekankan pentingnya Bawaslu untuk menyelidiki dan menginformasikan temuan tersebut kepada masyarakat.
“Iya ada dua, pertama, Bawaslu harus menyelidiki itu dan mengungkap kepada publik. Kedua, kalau itu uang haram biasanya pencucian uang, supaya ditangkap, supaya diperiksa rekening yang dicurigai menerima dana politik secara tidak sah,” kata Mahfud di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Minggu (17/12/23).
Ganjar Pranowo, Calon Wakil Presiden, juga mengimbau agar KPK tidak tinggal diam terkait temuan tersebut. Dia mendesak KPK untuk segera memeriksa transaksi mencurigakan tersebut.
“Jadi jangan diam, KPK-nya maupun Bawaslu-nya, dipanggil itu, jadi saya dorong itu untuk diperiksa,” ungkapnya.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyatakan bahwa ada temuan transaksi mencurigakan selama masa kampanye dengan nilai mencapai triliunan rupiah.
“Kita masih menunggu, ini kan kita bicara triliunan, kita bicara angka yang sangat besar, kita bicara ribuan nama, kita bicara semua parpol kita lihat. Memang keinginan dari komisi III menginginkan PPATK memotret semua dan ini kita lakukan. Sesuai dengan kewenangan kita,” tutur Ivan usai menghadiri acara ‘Diseminasi PPATK’, Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Kamis (14/12/23).
Laporan terkait dana Pemilu 2024 terus mengalir ke PPATK sejak Januari 2023. Ivan menyebut bahwa KPU dan Bawaslu telah menerima seluruh data yang dikumpulkan oleh PPATK.
Komentar