Selanjutnya, militer mengambil alih gedung Perusahaan Radio dan Televisi Sudan. Bandara Khartoum juga diblokir, penerbangan telah dihentikan dua hari lalu, saluran TV Al Arabiya mencatat.
Al-Burkhan menyatakan keadaan darurat sebagai “respons tentara terhadap revolusi pemuda.” Juga, pemimpin tersebut membubarkan pemerintah negara dan Dewan Berdaulat dan menangguhkan sejumlah pasal Deklarasi Konstitusi, yang ditandatangani oleh pasukan militer dan sipil Sudan pada 2019 untuk masa transisi tiga tahun.
Al-Burhan menambahkan militer akan menunjuk pemerintah teknokratis untuk memimpin negara itu ke pemilihan, yang ditetapkan pada Juli 2023. Namun, dia menjelaskan bahwa militer akan tetap menjadi pihak yang ‘memegang kendali’.
“Angkatan Bersenjata akan terus menyelesaikan transisi demokrasi sampai penyerahan kepemimpinan negara kepada pemerintah sipil yang terpilih,” sambung Al-Burhan.
Sementara militer memegang kendali, ribuan pengunjuk rasa pro-demokrasi yang mendukung pemerintahan ramai menggelar demonstrasi.
Mereka membanjiri jalan-jalan ibu kota Khartoum hingga jembatan di atas Sungai. Rekaman yang dibagikan secara online menunjukkan pengunjuk rasa memblokir jalan-jalan dan membakar ban.
Gumpalan asap dari ban yang terbakar memenuhi kota, dengan pengunjuk rasa terdengar meneriakkan slogannya.
“Rakyat lebih kuat, Mundur bukanlah pilihan!” kata para pengunjuk rasa.
Beberapa anggota masyarakat internasional telah menyatakan keprihatinan mereka sehubungan dengan situasi di negara Afrika Timur Laut itu.
Komentar